Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Wawasan Kebangsaan

Perkuat Pengamalan Nilai-nilai Pancasila

Foto : istimewa

Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Kementerian Dalam Negeri, Chaerul Dwi Sapta

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Masyarakat diajak untuk menguatkan wawasan kebangsaan, khususnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ajakan ini dikemukakan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Kementerian Dalam Negeri, Chaerul Dwi Sapta, saat webinar yang diselenggarakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Minggu (20/2).

"LDII merupakan suatu organisasi yang perlu juga melakukan penguatan dalam wawasan kebangsaan, seperti pengamalan Pancasila sebagai kedaulatan Republik Indonesia," kata Chaerul.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika memberi paparan dalam webinar bertajuk "Forum Kemitraan Polisi Masyarakat". Menurut dia, memperkuat pengamalan Pancasila di kalangan masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia.

Masyarakat Indonesia menjadi kunci untuk dapat menjaga ketenteraman bangsa, karena jumlah masyarakat jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah aparatur negara. Oleh karena itu, tugas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa tidak hanya bisa diemban oleh aparatur negara.

"Karena lebih besar jumlah masyarakat, maka lebih dikuatkan dari sisi wawasan kebangsaan untuk menghindari permasalahan kompleks sosial," ucap dia.

Saat ini, Kementerian Dalam Negeri mencatat lima indikator permasalahan yang menjadi fokus. Indikator pertama adalah permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

"Covid-19 juga menjadi pokok persoalan dari sisi pendapatan dan perekonomian. Banyak warga mengalami permasalahan dari sisi penghasilan. Ini bisa menjadi penyebab timbulnya suatu konflik," kata Chaerul.

Indikator kedua adalah perseteruan antarumat beragama atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis. Indikator selanjutnya adalah sengketa batas wilayah desa, kabupaten atau kota, serta provinsi.

Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antara masyarakat dengan pelaku usaha juga merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian dari Kemendagri. Indikator kelima adalah permasalahan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Ini beberapa indikator yang menjadi fokus perhatian kita agar permasalahan-permasalahan teesebut isa diselesaikan.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Antara, Agus Supriyatna

Komentar

Komentar
()

Top