Perkuat Ekonomi Daerah Hadapi Risiko Global

JAKARTA - Perekonomian di setiap daerah di Indonesia perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas antarpemerintah daerah.

"Kekuatan Indonesia menghadapi badai dunia adalah apa yang disebut konsumsi dalam negeri. Artinya, dalam penjabarannya adalah kekuatan ekonomi di daerah, di seluruh dan masing-masing daerah di provinsi, kabupaten, kota," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, dalam Sidang Pleno ISEI XXII yang dipantau di Jakarta, Rabu (24/8).

Menurutnya, sektor keuangan Indonesia cukup stabil di tengah terhambatnya rantai pasok global yang diakibatkan oleh konflik geopolitik antara Russia dan Ukraina. Karena itu, Indonesia tidak perlu mengikuti negara lain dalam memperketat kebijakan moneter.

"Inflasi kita relatif terkendali, demikian juga pasar modal dan pasar uang, serta perbankan yang kondisinya semakin sehat dibandingkan saat kita berada di puncak pandemi," kata Mahendra Siregar.

Pada saat sama, nilai restrukturisasi kredit perbankan juga telah berkurang tajam dibandingkan tahun 2021 dan 2020 saat pandemi Covid-19 masih menyebar, kecuali beberapa sektor seperti akomodasi, makanan minuman, dan transportasi di beberapa daerah.

"Dan itu tidak terjadi secara menyeluruh, tapi hanya di satu dua daerah tertentu. Ini yang harus dikapitalisasi. Kekuatan yang secara menyeluruh makin baik menjaga mana sektor yang cukup rentan dan menguatkan pijakan ke depan," ucapnya.

Mahendra menyebut pengawasan kantor OJK di setiap regional pun akan dipindah menjadi tanggung jawab ketua dewan komisioner, setelah sebelumnya berada di bawah komisioner eksekutif perbankan.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perry Warjiyo, menyebutkan sinergi antarpemerintah daerah perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas harga pangan. "ISEI juga akan terus bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan lainnya guna mendukung upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga komoditas," kata Perry.

Selanjutnya, ISEI juga akan bersinergi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, hilirisasi industri, dan pariwisata. "Sinergisitas untuk mendorong inklusi keuangan juga didorong melalui pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang juga terus diberdayakan oleh 53 cabang ISEI di berbagai daerah," katanya.

Pemberdayaan UMKM disebutkan perlu diperkuat melalui pembentukan kelompok UMKM untuk diberikan pembinaan kewirausahaan dan bantuan lain seperti subsidi dan bantuan akses terhadap pembiayaan. Akselerasi digital juga dibahas karena dianggap penting untuk mendorong perekonomian nasional, baik melalui digitalisasi perbankan maupun sistem pembayaran.

Digitalisasi Tertinggal

Pada kesempatan lain, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Siti Azizah, mengungkapkan transformasi digital UMKM di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan beberapa negara lain di Asia.

Kondisi tersebut terlihat dari transformasi digital UMKM Indonesia yang baru mencapai 13 persen pada 2020 dan ditargetkan sebesar 47 persen pada 2024, sedangkan Tiongkok dan Jepang mencapai masing-masing 48 persen dan 54 persen di 2020 dan berpotensi mencapai 78 persen dan 84 persen pada 2024.

Karena itu, strategi percepatan transformasi digital sangat diperlukan dari berbagai aspek, yakni akses pasar, pengawasan kualitas produksi, keuangan dan pembiayaan, manajemen organisasi, kapasitas produksi, pasokan, serta distribusi dan logistik.

Dia menyebutkan per Juni 2022, setidaknya sebanyak 19,6 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital, yang berarti terdapat tambahan 1,3 juta UMKM sejak pandemi melanda atau 30,15 persen dari total populasi UMKM di Tanah Air. Angka tersebut juga merupakan 65,3 persen dari target 30 juta UMKM yang direncanakan masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024.