Perketat Pengawasan Distribusi Elpiji 3 Kg

JAKARTA - Permasalahan distribusi LPG subsidi 3 kilogram di sejumlah daerah beberapa hari terakhir ini sebagai akibat adanya kekosongan stok untuk sementara waktu. Daerah tersebut meliputi Malang, Kediri, Banyuwangi di Jawa Timur, serta beberapa daerah di Medan, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Sulselbar.

"Langka LPG atau BBM yang terjadi di negeri ini pada umumnya dialami hanya dalam hitungan hari saja dan tidak sampai seminggu apalagi berminggu-minggu, dan ini lebih bersifat kekosongan sementara," kata pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria, yang juga Direktur Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (29/7).

Menurut Sofyano, jika terjadi kelangkaan dalam arti yang sesungguhnya, pasti para wakil rakyat di DPRD maupun DPR RI akan bereaksi keras karena LPG atau BBM menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk bagi konstituen mereka.

Pada dasarnya, lanjut Sofyano, dalam satu kabupaten rata-rata terdapat 4-5 unit Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang juga adalah depo penampungan elpiji. Selain itu, ada sekitar 10 agen elpiji dan setidaknya 200 pangkalan LPG 3 kg.

Sofyano mengatakan data yang diperolehnya, seperti pangkalan LPG yang mengalami kekosongan sesaat di Medan hanya 14 pangkalan dari sebanyak 3.675 pangkalan yang ada. Artinya, persentasenya hanya 0,4 persen dari total pangkalan yang ada.

Kemudian di Kediri hanya 16 pangkalan yang kosong dari 2.754 pangkalan yang ada di sana. Di Malang, dari 1.742 pangkalan yang kosong sesaat hanya 12 pangkalan. Di Sulselbar hanya 5 pangkalan yang kosong dari 1.094 pangkalan yang ada, ini persentasenya adalah 0,5 persen dari total pangkalan yang ada.

"Kekosongan di pangkalan itu adalah karena menunggu pengiriman LPG dari agennya," jelas Sofyano.

Karena itu, dia sangat meyakini tidak semua desa atau kecamatan yang ada di suatu kabupaten yang diberitakan langka tersebut mengalami kekosongan LPG 3 kg. Coba petakan kekosongan LPG subsidi terjadinya di mana saja? Dan tarik persentasenya dibanding dengan jumlah SPBE, agen, dan pangkalan yang ada di daerah tersebut.

Dia mengatakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyaluran dan lembaga penyalur LPG subsidi di daerah pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011. Tapi sayangnya, menurut dia, pihak pemda sepertinya hanya terlihat berperan dalam penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di daerahnya.

Gelar Sidak

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG guna memastikan keandalan suplai LPG subsidi 3 kilogram (kg) bagi masyarakat.

Titik yang dikunjungi, kata Riva, antara lain adalah agen dan pangkalan LPG di Kediri, Jawa Timur, bersama dengan Tim Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus. Secara umum, memang ada peningkatan, namun sudah dilakukan peningkatan stok di pangkalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Secara umum, stok dan pasokan di Kediri dalam kondisi aman dan melimpah di Pangkalan LPG resmi Pertamina. Dilihat dari peningkatan konsumsi pada log book Pangkalan, dan beberapa konsumen yang tidak berhak mulai menukarkan tabung LPG 3 kilogramnya ke Bright Gas nonsubsidi. Di wilayah lain upaya normalisasi stok LPG juga terus dilakukan," katanya.

Riva juga melanjutkan pengecekannya ke agen dan pangkalan di daerah Malang Raya. Seluruh transaksi sudah berjalan sebagaimana mestinya, semuanya tercatat dan stok juga terus dipastikan dalam keadaan aman.

Salah seorang pemilik pangkalan LPG di Kediri, Ruli, menepis adanya isu pembelian oleh warga luar kota dan lebih mengutamakan konsumen di sekitarnya.