Perbankan, Pionir Dalam Transisi Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini melukiskan kondisi bumi saat ini. Planet yang per 1 Januari 2025 diperkirakan dihuni oleh 8,09 miliar manusia, bukan lagi mengalami global warming (pemanasan global), tetapi sudah masuk ke fase global boiling (dunia mendidih).

Lembaga internasional yang bermarkas di New York Amerika Serikat (AS) itu pun mengingatkan, jika suhu bumi terus dibiarkan lebih dari 1,5 derajat Celsius, maka diprediksi akan mengakibatkan sekitar 210 juta orang di dunia mengalami kekurangan air, 14 persen populasi akan terpapar gelombang panas, dan 297 juta rumah akan terendam banjir pesisir, serta 600 juta jiwa berpotensi mengalami malnutrisi akibat gagal panen.

Fakta pemanasan global (global warming) yang terus berlangsung, juga terlihat dalam sebuah penelitian yang diterbitkan jurnal Science Advances. Para ilmuwan seperti ditulis dalam jurnal itu menganalisis lebih dari 100.000 gambar radar satelit untuk menilai kesehatan 162 lapisan es Antartika. Hasilnya, sangat mencengangkan, mereka menemukan volume es turun 71 persen dari tahun 1997 hingga 2021.

Kalau kondisi tersebut terus berlangsung, para ilmuwan memperkirakan lebih dari 40 persen volume lapisan es di Antartika akan hilang dalam 25 tahun, sehingga meningkatkan risiko kenaikan permukaan air laut.

Sebagai bentuk kepedulian pada bumi yang tengah terancam mendidih, Pemerintah RI saat pagelaran World Hydropower Congress di Bali pertengahan Oktober 2023 menyerukan perlunya mempercepat transisi energi (energy transition) dari energi fosil ke Renewable Energy atau Energi Baru Terbarukan/(EBT).

Transisi ke energi yang berkelanjutan (sustainable) itu, bertujuan untuk meredam kenaikan suhu bumi, sekaligus menyikapi perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana serta mengancam dan merugikan populasi dunia.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi berpendapat, kenaikan suhu bumi yang berakibat pada perubahan iklim global merupakan masalah serius yang harus disikapi semua kalangan.

Sebagai gambaran, papar Hafidz, dampak El Nino pada 2024 silam sudah menaikkan suhu 0,9 derajat Celsius di sebagian area Samudera Pasifik. Kenaikan itu sudah menyebabkan cuaca ekstrem di hampir seluruh area ekuator (Asia, Afrika, dan Amerika Latin) selama hampir empat bulan.

“Dengan ancamannya yang luas, maka sangat penting kerja sama global dan komitmen seluruh negara, untuk serius menekan emisi karbon (Carbon Emissions) melalui skema Net Zero Emission(NZE) sesuai The Paris Agreement, agar pada 2030 kelak suhu global bisa tetap ditahan di bawah 1,5 derajat Celsius,” imbau Hafidz.

Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan penurunan emisi karbon 41 persen, atau 140 juta ton CO2 pada 2030 dan NZE paling lambat 2060. Untuk mencapai target tersebut, maka pekerjaan rumah paling serius yang segera dikerjakan adalah transisi energi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan sebagai kontributor emisi paling besar. 

Lembaga-lembaga internasional pun terus menggugah para pemimpin negara-negara di dunia agar berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat dunia membangun kesadaran dan melakukan aksi peduli nyata mencegah pemanasan global. 

Peran Strategis

Sebagai jantung perekonomian, sektor jasa keuangan seperti perbankan, lembaga keuangan nonbank yaitu asuransi, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun serta industri pasar modal dipandang bisa memainkan peran penting dalam menjaga suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Bahkan, sektor jasa keuangan bisa menjadi inisiator baik langsung maupun tidak langsung dengan mengembangkan dan mengedepankan praktik keuangan keberlanjutan atau Sustainable financing.

Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan Keuangan (OJK) sudah mendefinisikan sustainable financing di Indonesia sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi (economy), sosial (social), dan lingkungan hidup (enviroment).

Lembaga pengawas itu telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 pada 5 Desember 2014 yang berisi rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Selain itu, juga menerbitkan Peraturan OJK No. 51/POJK. 03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

Untuk sustainable financing, OJK mengelompokkan dukungan sektor jasa keuangan dalam dua kategori yaitu partisipasi langsung (direct financing) dan tidak langsung (indirect financing). Partisipasi langsung bisa dalam bentuk bank menerbitkan obligasi hijau (Green Bond), kemudian menyalurkan ke sektor riil atau dunia usaha yang menerapkan prinsip bisnis ramah lingkungan.

Sedangkan, partisipasi tidak langsung, bank berperan sebagai pembeli atau investor green bond atau sukuk hijau yang diterbitkan negara atau issuer lainnya. Dana dari penerbitan green bonds itu dimanfaatkan Pemerintah atau issuer membiayai proyek-proyek hijau seperti membangun pembangkit listrik tenaga surya, bayu, hydro dan geothermal.

Melihat besarnya potensi ekonomi di sektor yang ramah lingkungan, Peneliti Ekonomi Lingkungan yang juga Pendiri Think Policy, Andhyta Firselly Utami berharap perbankan di Tanah Air meningkatkan pembiayaan ke proyek-proyek green economy guna mendukung terwujudnya NZE pada 2060.

“Perbankan memiliki peran sangat vital dalam mendorong proyek-proyek yang fokus pada green economy, circular economy, energi terbarukan, efisiensi energi, dan tata kelola perusahaan yang baik. Perbankan harus menjadi inisiator dan pionir bagi Indonesia bertransisi menuju ekonomi yang rendah karbon (low carbon) dan berkelanjutan,” kata Andhyta.

Agent of Development

Sebagai agen pembangunan atau agent of development sudah sewajarnya Pemerintah dan masyarakat banyak berharap pada bank-bank BUMN mengambil inisiatif atau inisiator sekaligus berada di garda depan sebagai pionir yang mendorong Indonesia bertransisi menuju ekonomi rendah karbon.

Hal itu cukup beralasan, karena dari sisi aset, pembiayaan maupun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), empat Bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN mendominasi pangsa industri perbankan nasional. 

Salah satu Bank BUMN yang sangat aktif melakukan inovasi dalam mendorong Indonesia menerapkan ekonomi hijau yang berkelanjutan adalah Bank Mandiri. Bank dengan aset terbesar di Indonesia tepatnya 2.427 triliun rupiah pada akhir tahun 2024 itu, bahkan sudah berani membuat komitmen Enviromental, Social and Governance (ESG) pada 2030. 

Bank Mandiri pun sudah mencanangkan komitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) dalam kegiatan operasional pada 2030, sedangkan untuk pembiayaan pada 2060 yang dituangkan dalam tagar #mandiriNZEoperasional2030#

Dalam menjalankan strategi bisnis perseroan, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi baru-baru ini menyatakan, sebagai bukti komitmen pada prinsip keberlanjutan dengan mengedepankan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG), portofolio berkelanjutan pada 2024 di Bank Mandiri mencapai 293 triliun rupiah.

Portofolio Hijau tersebut, tumbuh signifikan 15,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 149 triliun rupiah.

“Hal itu mencerminkan komitmen perseroan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Salah satunya lewat kontribusi pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT), yang hingga akhir 2024 telah mencapai 11,8 triliun rupiah atau tumbuh 21 persen secara tahunan,” kata Darmawan. 

Pembiayaan ke sektor itu pun terus didorong melalui berbagai skema, termasuk Sustainability-Linked Loan dan Green Loan yang ditujukan untuk proyek-proyek berkelanjutan.

Inovasi Berbasis ESG

Lebih lanjut, Darmawan memaparkan bahwa Bank Mandiri terus besinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung inovasi produk berbasis ESG yang semakin relevan dengan tren global.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat peran Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui inovasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak. Kami optimis strategi jangka panjang yang telah diterapkan akan berdampak positif bagi perekonomian nasional,” ungkap Darmawan.

Perseroan juga terus berupaya memperluas penetrasi pembiayaan berkelanjutan ke sektor-sektor strategis yang berpotensi tumbuh tinggi. Upaya itu diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mempercepat peralihan ke ekonomi hijau di Indonesia.

Di luar sektor pembiayaan, Bank Mandiri juga memperluas inisiatif ESG di seluruh rantai nilai bisnisnya, termasuk dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), peningkatan efisiensi energi di kantor-kantor cabang, serta edukasi keuangan bagi masyarakat luas. 

Dengan berbagai upaya itu, Bank Mandiri optimis dapat menjadi salah satu bank yang memimpin transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.