Perbaiki Serapan Anggaran Daerah

Solusi kedua, lanjut dia, dengan memaksimalkan penerimaan lain-lain daerah. Sebenarnya, banyak potensi swadaya masyarakat dan swasta yang bisa dikelola, tapi tidak tercatatkan secara resmi di APBD. "Ini justru dijadikan celah oleh para pejabat daerah untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri," tegasnya.

Dari sisi belanja, lanjut dia, pemda harus betul-betul fokus pada pencapaian kinerja pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan malah menghamburkan uang daerah untuk pembangunan rumah dinas dan membeli mobil dinas yang nilainya puluhan miliar. Sementara itu, hak tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 tidak ditunaikan.

Selain mengejar tingkat serapan anggaran, perlu juga memastikan kualitas dari serapan anggaran. "Artinya, serapan anggaran yang terjadi harus benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, lembaga pengawasan internal (APIP) dan eksternal (BPK) harus kuat mengawasi distribusi anggaran," tuturnya.

Terkait rendahnya serapan, Misbah meminta Kemendagri membuat aturan soal regulasi batas minimal serapan anggaran bagi pemda per semester. "Itu juga sekaligus punishment (hukuman) bagi yang tidak memenuhi," tegas dia.

Belanja Tak Produktif
Halaman Selanjutnya....