Peraturan Pelaksanaan UU TPKS Memperhatikan Wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

JAKARTA - Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ali Khasan, mengatakan, peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memperhatikan faktor geografis. Terutama wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar peraturan pelaksanaan UU TPKS lebih implementatif.

"3T harus kita perhatikan juga karena implementasi daripada UU ini harus memperhatikan faktor geografis yang ada. Sehingga bisa lebih implementatif," ujar Ali, dalam Media Talk, di Jakarta, Selasa (9/8).

Dia mengatakan, target penyelesaian peraturan pelaksanaan UU TPKS sesuai undang-undang yang berlaku yaitu paling lama dua tahun. Pihaknya beserta jaringan masyarakat sipil mengupayakan peraturan pelaksanaan bisa selesai lebih cepat.

Dia mengakui, proses perumusan peraturan pelaksanaan sendiri tidaklah mudah. Meski begitu, 10 amanat pasal dalam UU TPKS sudah dibahas dalam perumusan peraturan pelaksanaan.

"Peraturan pelaksanaan ini hal-hal sifatnya lebih teknis. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan muatan substansi yang hal-hal sifatnya teknis jangan sampai ada yang ketinggalan, termasuk keberadaan faktor geografis kita," jelasnya.

Tidak Mengganggu

Lebih lanjut, Ali menerangkan, ada beberapa pasal yang mengamanatkan peraturan pelaksanaannya baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Menurutnya, hal tersebut tidak mengganggu implementasi UU TPKS.

"Jadi bukan dalam pengertian pelaksanaan uu ini, implementasinya masih menunggu selesainya peraturan pelaksanaannya," katanya.

Dia menuturkan, sejak UU TPKS diundangkan pada 9 mei 2022, UU tersebut mutlak berlaku secara keseluruhan kepada WNI. UU tersebut punya kekuatan mengikat, termasuk dalam penegakan hukumnya.

"Walaupun ada beberapa pasal mengamanatkan menyusun peraturan pelaksanaan dari 10 pasal itu, hal-hal yang sifatnya teknis saja. Tapi secara substansi terkait delik, bagi aparat penegak hukum bisa mengeksekusi uu ini di lapangan," tandasnya.