Penyerapan Beras Bulog Terganjal HPP

JAKARTA - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyatakan aktivitas penyerapan beras yang dilakukan oleh PT Badan Usaha Logistik (Bulog) masih terhambat oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dinilai perlu diperbaharui.HPP gabah dan beras saat ini masih mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

"Penyerapan beras Bulog masih terhambat Harga Pokok Penjualan (HPP). Dasar hukum implementasi HPP diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2015 yang artinya implementasi HPP sudah berjalan sekitar empat tahun," kata Galuh Octania dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (29/8). Menurut inpres tersebut, harga pembelian petani untuk gabah kering panen (GKP) dipatok 3.700 rupiah kilogram, gabah kering giling (GKG) 4.600 rupiah per kilogram, dan beras 7.300 Rupiah per kilogram.

Galuh menilai, pemerintah perlu mengevaluasi besaran HPP dan melihat realitasnya apakah besaran masih sesuai dengan keadaan saat ini atau tidak, serta jalur pendistribusian beras yang dipersempit harus dimaksimalkan oleh Bulog untuk menyediakan beras yang berkualitas baik.

Selain itu, menurut Galuh, pemaksimalan pendistribusian beras Bulog juga dapat dioptimalkan oleh skema operasi pasar Bulog. Kehadiran Bulog masih sangat diperlukan untuk dapat membantu pemerintah memasok beras bagi konsumen. Pemerintah dan Bulog harus saling bersinergi agar dapat menjaga dan menyalurkan pasokan beras yang memadai baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kenaikan Harga

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya mengatakan, sudah saatnya menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras. "Melihat situasi sekarang, HPP harusnya sudah naik," kata Sutarto setelah mengisi acara menghadiri acara "Prospek dan tantangan padi hibrida di Indonesia," katanya, di Jakarta.
Halaman Selanjutnya....