Penyelesaian Pungli Bantuan Sosial Tidak Mudah

JAKARTA - Penyelesaian pungutan liar (pungli) program bantuan sosial (bansos) pemerintah tidak mudah karena melibatkan orang banyak. Demikian disampaikan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, di Jakarta, Selasa (3/8).

Dia menerangkan, dalam proses pemeriksaan punguli selalu melibatkan banyak orang. Maka, tidak mudah untuk mengambil keputusan atau penetapan seseorang bersalah. Dia mencontohkan temuan pungli bansos di Tangerang. Kejaksaan negeri (kejari) memeriksa banyak sekali orang.

Risma menyebut banyak sekali aduan pungli bansos. Aduan tersebut tidak hanya dari Pulau Jawa, tapi juga luar Jawa. Meski membutuhkan waktu lama, dia memastikan pihak kejari berkonsentrasi dan memberdayakan tenaganya untuk menuntaskan setiap aduan. "Perlu waktu dan SDM besar untuk ini. Saksinya sedemikian banyak," jelasnya.

Lebih jauh Risma memaparkan beberapa cara mengantisipasi pungli bansos. Pertama, pihaknya telah bekerja sama dengan kejaksaan agung dan kepolisian untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Kedua, para pendamping bantuan sosial juga sudah menerima gaji, sehingga tidak ada dalih mereka memotong bansos dengan alasan apa pun. Ketiga, dia sudah minta daerah membetulkan data penerima bansos. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Halaman Selanjutnya....