Penyaluran Program PSR Tak Merata

JAKARTA-DPR RI mendesak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mempercepat penyaluran program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Wakil Rakyat berharap distribusinya merata dan tidak mempersulit petani sawit mandiri.

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mengatakan dirinya mendapati tidak meratanya pembagian Program PSR di Sumatera Selatan (Sumsel) yang mana yang lebih dominan memperoleh PSR adalah Plasma Perusahaan, ketimbang Petani Sawit Mandiri.

"Ini ada beberapa kendala, saya kira, di Sumsel. Bahwa yang dapat program ini kebanyakan adalah plasma, plasma dari perusahaan. Sementara, (plasma untuk) petani sawit mandiri itu masih banyak kendala. Ada juga kendala yang selama ini terjadi yaitu lahan dengan HGU, lahan hutan produksi dan hutan lindung sawit," kata Bertu dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (20/11).

Terkait hal tersebut, dirinya mendorong agar Program PSR ini cepat tersalurkan, tepat guna, juga tepat sasaran kepada petani sawit yang paling membutuhkan. Politisi yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel juga ini mengatakan, Program replanting sawit atau peremajaan sawit dari BPDPKS di Sumatera Selatan memiliki luasan lahan sebesar 48 ribu hektare, atau 20 persen dari seluruh program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) replanting sawit di Indonesia.

"Banyak masyarakat yang butuh replanting sawit, khususnya di Sumsel. Karena saya Dapil-nya sumsel itu banyak yang butuh, namun informasi tentang BPDPKS itu kurang. Sehingga, mereka tidak dapat program (PSR) ini. Itu saya menjadi sangat bersalah, karena saya kurang menginformasikan pada petani sawit mandiri," imbuh Politisi PKB itu.

Dari hasil paparan BPDPKS, program BPDPKS yang disalurkan seyogyanya memberikan dampak bagi peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia. Dari kinerja Program Peremajaan Sawit Rakyat periode 2015-Oktober 2022, didapati realisasi luas lahan PSR per provinsi, di mana Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan luas sebesar 20 persen. Sedangkan jumlah pekebun 112.925 orang, luasan lahan 257.862 hektar, dan dana yang tersalurkan berjumlah 7,05 triliun rupiah.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno meminta BPDPKS untuk lebih proaktif menyosialisasikan Program PSR kepada masyarakat. Hal itu guna tersalurkannnya dana PSR oleh badan yang dibentuk pada 2015 tersebut.

"Sosialisasi (PSR perlu) ditingkatkan. Sistem BPDPKS juga harus jemput bola, jangan menunggu. Supaya dana (PSR) itu penting terserap oleh rakyat," ungkap Hendrawan.

Politisi PDI-P ini menilai dana PSR di Sumsel tidak terserap dengan baik, akibat adanya peraturan Kementan terkait syarat peremajaan sawit.