Penurunan Angka Kemiskinan Jadi Program Utama Kemensos 2019

JAKARTA - Penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar menjadi salah satu fokus agenda kerja Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2019.

Untuk mendukung rencana kerja ini Kemensos didukung pagu anggaran sebesar 58,9 triliun rupiah, atau naik sebesar 36,06 persen dibandingkan tahun anggaran 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2019, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9).

Mensos mengatakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Di dalamnya ada lima program prioritas nasional. Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektifitas dan kemaritiman.

Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Terakhir, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Sementara terkait dengan kenaikan anggaran Kemensos yang 58,9 triliun rupiah pada 2019, Mensos mengatakan, kenaikan anggaran terbesar untuk peningkatan kualitas bantuan sosial PKH.

Dimana skema bantuan sosial PKH berubah dari flat 1,89 juta rupiah per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi kembali kondisonal sesuai beban kebutuhan keluarga. "Peningkatan tersebut, pada nilai bantuan komponen pendidikan dan kesehatan sebesar 100 persen," jelasnya.

Mensos menambahkan, kenaikan anggaran PKH tampak dalam jumlah bantuan tetap sebesar 550 ribu rupiah, komponen kesehatan 2,4 juta rupiah, komponen pendidikan SD sebesar 900 ribu rupiah, SMP 1,5 juta rupiah, dan SMA sebesar 2 juta rupiah.

Sementara untuk komponen kesejahteraan Lansia tetap 2,4 juta rupiah dan penyandang disabilitas 2,4 juta rupiah.

Sedangkan untuk KPM yang berdomisili di daerah terpencil, kepulauan terluar dan perbatasan antarnegara, bantuan tetapnya 1 juta rupiah.

"Kenaikan sekitar indeks bansos 100 persen ini dalam rangka mengurangi angka kemiskinan menjadi 9,3 persen pada akhir tahun 2019," katanya.

Selesaikan Masalah

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan, kenaikan anggaran di Kemensos dapat dipahami dan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Terkait dengan peningkatan anggaran PKH tahun 2019, lanjut Ali, Komisi VIII DPR akan mendorong Kemensos untuk menguatkan kebijakan sumber daya manusia melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan kesejahteraan bagi pendamping program sehingga kinerjanya efektif dan efisien.

"Jadi bansos diberikan bukan sekedar bansos, namun pendamping program diharapkan mampu mendorong kemandirian penerima manfaat dan menumbuhkan enterpreneurship atau jiwa kewirausahaan sehigga lepas dari kemiskinan," katanya.

Seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.

Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia. eko/E-3