Penting Bagi Ketahanan Pangan, Pupuk Indonesia Cegah Korupsi Lewat LHKPN

Dalam rangka mendukung pencegahan korupsi, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengupayakan keterbukaan informasi atau transparansi dengan memperluas kewajiban pelaporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto menegaskan akan memberlakukan aturan baru mengenai LHKPN. Di mana dalam aturan baru ini, yang diwajibkan menjalankan kegiatan tersebut adalah jajaran direksi, jajaran komisaris, hingga pegawai tiga tingkat di bawah direksi.

"Korupsi merupakan musuh besar dan kejahatan luar biasa yang memerlukan pencegahan dan penanganan Bersama oleh seluruh elemen bangsa Indonesia," ungkap Nugroho dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Antikorupsi di Plaza Pupuk Kaltim, Jakarta, pada Selasa (2/8).

Dalam kesempatan itu, Nugroho menekankan bahwa Pupuk Indonesia Grup secara konsisten terus berupaya berperan aktif dalam mencegah dan melawan korupsi, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menjelaskan, cita-cita bebas korupsi diupayakan melalui penerapan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance sesuai dengan amanat Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011.

Tak hanya itu, Nugroho menjelaskan upaya mencegah dan melawan korupsi juga dilakukan Pupuk Indonesia Group dengan mengimplementasi budaya AKHLAK, pengendalian internal, penerapan manajemen risiko terintegrasi, penerapan pedoman dan prosedur dalam menjalankan proses bisnis, implementasi Fraud Control System yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016.
Halaman Selanjutnya....