Pensiun Dini PLTU Butuh Kolaborasi "Stakeholder"

JAKARTA - DPR RI menilai pemerintah perlu berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam mengeksekusi program pensiun dini PLTU Batu Bara. Sebab, jika hanya mengandalkan APBN, anggaran negara dikhawatirkan tak mampu dan bisa jebol.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai APBN tak kuat menanggung biaya program pensiun dini PLTU batu bara. Terlebih lagi, masih banyak kebutuhan bangsa Indonesia lainnya yang tidak kalah pentingnya.

"Kalau hanya dari APBN (untuk mempensiunkan dini PLTU batu bara) menurut saya tidak mungkin. APBN tidak kuat untuk menanggung pensiun dini seluruh PLTU. Harus ada sumber lainnya," ujar Eddy dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (29/10).

Dijelaskannya, saat ini untuk mempensiunkan dini PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon satu itu dibutuhkan dana 25 triliun rupiah, dengan rincian 12 triliun rupiah untuk Pelabuhan Ratu dan 13 triliun rupiah untuk PLTU Cirebon-1, untuk Cirebon-1 ini sudah ada komitmen dari ADB untuk membiayainya.

"Nah ini kan besar sekali, baru dua PLTU. Setidaknya harus ada sumber-sumber pendanaan lain yang dapat digunakan untuk mendukung program pensiun dini PLTU ini. Misalnya, pendanaan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan dukungan dari Asian Development Bank (ADB), " paparnya.
Halaman Selanjutnya....