Pengusaha Tolak Aturan Pembatasan Merek

JAKARTA - Pemerintah mengupayakan penerapan pembatasan merek (branding) dagang pada produk dapat disikapi dengan positif oleh pelaku usaha. Selama ini, pelaku usaha masih bersikap menolak apabila aturan merek diberlakukan, karena berdampak terhadap penurunan daya saing industri khususnya industri kemasan.

"Di era industri 4.0 ini, yang perlu kita cermati adalah bagaimana kelangsungan bisnis industri kemasan dan turunannya bisa memberikan nilai lebih. Era 4.0 adalah era kolaborasi untuk mencari solusi terbaik, bukan malah membatasi," tegas Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Edy Sutopo dalam diskusi "Packaging dan Branding Industri 4.0," di Jakarta, Rabu (24/7).

Pada tahun 2018 kemarin, Edy mengatakan, industri kemasan di Indonesia tengah berada di dalam tren positif yakni tumbuh sekitar 6 persen. Nilai bisnis industri kemasan pada tahun lalu mencapai 6,85 juta dollar AS atau sudah hampir 100 trilliun rupiah. Jumlah itu jauh meningkat dari tahun 2010 yang hanya sekitar 4,25 juta dollar AS.

Edy mengharapkan, pertumbuhan mampu ditingkatkan menjadi 6-7 persen per tahun seiring dengan bertumbuhnya industri pengguna. Jika pertumbuhan tak terganggu, nilai industri kemasan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 9,60 juta dollar AS.

Sementara, Managing Director dari Brand Finance Asia Pacific of Brand Finance PLC Samir Dixit, menyatakan sebuah brand memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh tidak hanya bagi konsumen sebagai end-user tetapi juga untuk pemegang saham dan nilai bisnis. Menurutnya, setiap tahun sekitar 95 persen produk baru gagal di pasaran karena kesalahan branding. Konsumen sangat bergantung pada informasi yang ada di kemasan produk.
Halaman Selanjutnya....