Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

Untuk mencegah tersangkut korupsi, para pengusaha diminta jangan takut ancaman kepada daerah menjelang Pilkada serentak 2018.

BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengusaha tidak takut dengan ancaman para calon kepala daerah yang sedang berlaga di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat. Pelaku usaha hendaknya tidak memberikan sesuatu kepada calon kepala daerah dengan maksud tertentu.

"Kemarin, kami baru melakukan pertemuan dengan para pasangan calon kepala daerah. Hari ini dengan para pelaku usaha. Kami mengingatkan mereka (pengusaha) jangan ada rasa takut ketika dimintai oleh calon kepala daerah, dengan memberikan janji-janji," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Bandung, Rabu (18/4).

Ditemui usai menjadi pembicara pada acara pendampingan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Basaria mengatakan jika ada pengusaha yang diminta sesuatu oleh calon kepala daerah maka segera laporkan kepada aparat penegak hukum.

"Jadi maksudnya pengusaha itu dengan segala cara, dia mencoba memberikan sesuatu (kepada calon kepala daerah) dengan ada kesepakatan kalau yang bersangkutan jadi, duduk sebagai kepala daerah dia akan mendapatkan tender. Ini yang kita sebut ijon," kata Basaria.

Selain itu, lanjut Basaria, upaya lain untuk mencegah atau menjauhkan pengusaha dari tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan dibentuknya Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat. Komite ini merupakan hasil kerja sama antara KPK dan Kadin Provinsi Jawa Barat.

"Dengan adanya komite advokasi ini maka ada semacam kesepakatan bersama antarmereka. Kalau mereka sepakat untuk tidak memberikan maka ini otomatis jadi hal yang baik untuk diteruskan. Pejabat kita itu sudah digaji oleh uang rakyat sehingga tidak perlu lagi diberikan sesuatu oleh pihak tertentu," kata Basaria.

Sambut Baik

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat, Agung Suryamal, mengatakan pihaknya menyambut baik dibentuknya Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut merupakan bentuk kerja sama antara dunia usaha dan lembaga antirasuah dalam pencegahan tindakan korupsi.

Menurut Agung, saat ini banyak keterlibatan para pengusaha swasta dalam kasus tindak pidana korupsi. "Yang terjerat kasus korupsi oleh KPK itu 70 hingga 80 persen dari kalangan pengusaha," kata Agung.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwandha, mengatakan hingga saat ini ada 12 kepala daerah di Provinsi Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi. Dengan jumlah itu, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi peringkat pertama yang kepala daerahnya paling banyak terjerat korupsi di Indonesia.

"Tadi disebutkan ada 75 bupati/wali kota plus 18 gubernur yang terjerat korupsi. Jadi ada 93 kepala daerah yang tersangkut kasus di KPK. Nah, dari 93 itu sebanyak 12 dari Jawa Barat. Itu angka tertinggi dibandingkan daerah lain," kata Asep.

Provinsi tetangga Jawa Barat, yakni Jawa Timur, jumlah kepala daerah yang terjerat korupsinya hanya delapan orang. "Jadi mau enggak mau, Jawa Barat memang tertinggi yakni 12. Yang lain itu di bawah itu. Jumlah 12 itu kan dua digit angkanya," kata dia.

Menurut Asep, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah tingkat kabupaten/kota harus memiliki komitmen yang kuat agar jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tidak bertambah lagi.

tgh/Ant/N-3