Pengusaha Desak Audit Kapal di Dermaga Eksekutif

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak adanya uji coba dan audit terhadap semua kapal eksekutif di lintasan Merak-Bakauheni. Tantangan itu seiring dugaan monopoli oleh ASDP di dermaga eksekutif. Kasus itu kini ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua Dewan Pembina Gapasdap, Bambang Haryo Soekartono menyatakan uji coba dan audit kapal eksekutif itu guna memastikan armada ASDP tersebut benar-benar laik dan memenuhi standar sehingga layak ditempatkan di dermaga 6 (eksekutif) dengan tarif lebih tinggi dari kapal ekonomi.

"Kita tantang ASDP untuk uji coba atau audit semua kapal eksekutif dengan melibatkan Kemenhub, Badan Klasifikasi Indonesia, Gapasdap, MTI (masyarakat transportasi Indonesia), YLKI (Yayasan lembaga konsumen Indonesia), dan unsur-unsur independen lain," tegas Bambang, Minggu (28/2).

Dia menilai kapal-kapal perusahaan jasa angkutan itu tidak layak melayani dermaga eksekutif karena di bawah standar teknis yang seharusnya, baik dari sisi ukuran, kecepatan, maupun kenyamanan. Data menunjukkan ukuran kapal-kapal di dermaga eksekutif saat ini mayoritas panjang 110 meter, bahkan ada yang cuma 80-an meter.

"Untuk menjamin kapasitas angkut, kapal di sana seharusnya panjang 130 meter ke atas atau sesuai ukuran kade dermaga yang disiapkan yakni 150-200 meter," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....