Pengisian Wagub DKI Masih Berliku

Penentuan wagub DKI Jakarta tidak lagi kewenangan partai, tetapi sudah sepenuhnya ditangan DPRD dan mayoritas yang bakal menentukan cagub DKI.

JAKARTA - Pengisian wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta masih panjang. Tim uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dibentuk partai pengusung, PKS dan Gerindra masih menyaring beragam masukan untuk menyeleksi calon wakil gubernur (cawagub) dari PKS itu.

"Memang sudah ada kesepakatan bahwa kursi wagub itu diserahkan ke PKS. Tapi harus dilihat juga adanya gerakan untuk menggagalkan cawagub ini. Dari awal nama-nama cawagub ini tidak diterima oleh fraksi lain. Apalagi fraksi besar di DPRD tidak sreg melihat kader PKS jadi wagub," ujar Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch, Amir Hamzah, di Jakarta, Rabu (6/2).

Pengamat kebijakan publik ini menjadi salah satu orang yang diundang dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama tim FPT untuk menyeleksi cawagub DKI Jakarta. FGD tersebut dikemas sebagai forum konsultasi publik untuk menyaring aspirasi tokoh masyarakat Jakarta bagi cawagub DKI.

"Sukses tidaknya pengisian wagub ini sangat tergantung dari fraksi di luar PKS dan Gerindra. Karena kedua partai pengusung ini tidak mayoritas di DPRD DKI Jakarta. Sekarang ini, hanya PKS saja yang terus bermanuver. Harusnya kan kedua partai pengusung," kata Amir.

Dia juga menilai pengenalan cawagub DKI ke fraksi-fraksidi DPRD DKI Jakarta merupakan langkah sia-sia. Sebab, setiap fraksi itu harus merogoh kocek sendiri untuk menjamu cawagub tersebut. Bahkan, kunjungan cawagub ke fraksi Gerindra berkali-kali batal.

"Kalau secara politis, waktu paling memungkinkan untuk pengisian kursi wagub itu setelah Pemilihan Presiden. Karena kan nanti terlihat, siapa yang menang. Kalau Prabowo menang, bisa saja PKS ditawari kursi menteri lebih banyak dan posisi wagub diserahkan lagi ke Gerindra," imbuhnya.

Pasca Pemilu

Senada dengannya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni, mengusulkan agar pemilihan wagub DKI dilaksanakan seusai Pemilu 2019. Sebab, ucapnya, anggota DPRD DKI saat ini sedang fokus pada persiapan pemilihan legislatif yang serentak dengan Pemilihan Presiden.

"Kita sibuk pemilu. Kalau pemilihan cawagub ini cepat selesai, ya bagus. Tapi kalau tidak, ya habis Pemilu nanti. Kalau sekarang kan tidak fokus nih, karena urus pemilu, penyelamatan masing-masing. Kalau kita kurang turun, pasti orang tidak kenal kita. Yang enak mah, memang habis pemilu," kata Ghoni.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pun cukup baik menjalankan pemerintahan meski tanpa pendamping, wakil gubernur. Sehingga, tegasnya, pemilihan wagub DKI Jakarta tidak perlu tergesa-gesa.

Meski demikian, lanjutnya, cawagub yang diusulkan PKS ini tidak akan berubah hingga pemilihan melalui rapat paripurna DPRD DKI Jakarta nanti. Sebab, jelasnya, telah ada kesepakatan antara Gerindra dan PKS, bahwa wagub DKI berasal dari PKS.

"Ya tidak berubah. Pasti kan sudah ada kesepakatan antara DPP masing-masing. Kita ikut melaksanakan saja. Namun, yang pemilihan itu, bukan ranahnya partai lagi, tetapi ranahnya DPRD DKI," tegas Ghoni.

Dalam hal ini, PKS mengajukan tiga nama cawagub untuk mengikuti fit and proper test. Mereka adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, Sekretaris DPW PKS DKI, Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah DPW PKS DKI, Abdurrahman Suhaimi. Ketiganya mengikuti proses seleksi oleh tim FPT dari masing-masing partai. pin/P-5