Penghitungan Harga Referensi Harus Cermat

JAKARTA - Penghitungan harga referensi umrah harus dilakukan secara cermat. Sebab pelaksanaan umrah pada masa pandemi Covid-19 mengharuskan penerapan protokol kesehatan yang berdampak pada biaya paket perjalanan umrah bisa lebih mahal. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag), Nizar, di Jakarta, Rabu (13/10).

"Umrah masa pandemi, perlu penyesuaian harga referensi. Hitungannya harus cermat dan detail," ujarnya. Dia mentatakan, ada sejumlah faktor yang berpengaruh dalam penyusunan harga referensi.

Nizar mencontohkan, kemungkinan PCR Swab lebih dari satu kali yang menjadi syarat perjalanan internasional. Hal ini tentu akan berdampak pada penambahan biaya. Selain itu, pembengkakan biaya juga dipengaruhi skema karantina sebelum keberangkatan dan setiba di Tanah Air. "Jika itu diberlakukan, tentu ada biaya tambahan lagi," jelasnya.

Nizar menekankan, kecermatan dalam penghitungan sangat penting. Menurutnya, harga yang ditetapkan harus rasional sesuai dengan kebutuhan dalam menyiapkan penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Kalau ada kenaikan harga referensi harus bisa ditolerir agar tidak memberatkan jemaah dan penyelenggaraannya tetap aman.

"Sekarang masih dalam situasi pandemi, tapi harus segera disiapkan juga agar bisa menjadi pedoman buat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah," tandasnya.

Sebagai informasi, kemenag pernah menerbitkan keputusan No 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi Masa Pandemi. Isinya, penetapan bahwa besaran biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah referensi masa pandemi sebesar 26 juta rupiah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag, Hilman Latief, menerangkan, saat ini kementerian sudah membentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah tahun 1443 H. Pembentukan tim ini sebagai bagian dari proses akselerasi persiapan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji masa pandemi.

"Ini bagian dari akselerasi persiapan agar pemerintah dapat memfasilitasi jemaah secara lebih baik dalam penyelenggaraan umrah dan haji masa pandemi," ucapnya.

Hilman mengungkapkan, tim tersebut beranggotakan 57 orang. Mereka terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Mereka berasal dari unsur kemenag, kemenkes, kemenhub dan kemenlu.

"Tim bertugas merancang, menyiapkan, dan mengoordinasikan rencana mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan ibadah umrah tahun 1443 H," katanya.