Kebijakan Pemerintah
Penghentian Ekspor Nikel Bagian dari Hilirisasi Industri Pertambangan
Foto : ISTIMEWA
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Saat membuka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2), Presiden Jokowi menjelaskan negara mendapatkan banyak penerimaan dari lonjakan nilai perdagangan nikel yang sebelumnya hanya 17 triliun rupiah menjadi 450 triliun rupiah pada 2022 setelah larangan ekspor mentah diberlakukan.
Nilai Tambah
Presiden Jokowi mengingatkan Indonesia harus memperoleh nilai tambah yang berkali-kali lipat dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, termasuk komoditas pertambangan.
"Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun sejak VOC yang kita ekspor itu selalu bahan mentah, selalu raw material, sehingga nilai tambahnya kita tidak punya," kata Jokowi.
Larangan ekspor bahan mentah nikel atau bijih nikel berlaku sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM No.25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Kebijakan larangan ekspor bahan mentah pertambangan dilanjutkan Presiden Jokowi untuk bauksit per Juni 2023 serta tembaga yang juga akan diumumkan menyusul tahun 2023 ini.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Eko S
Komentar
()Muat lainnya