Penghentian Bebas Visa Kunjungan Bersifat Sementara

Dirinya berharap jika nantinya bebas visa diberlakukan kembali, Indonesia setidaknya harus memenuhi tiga kriteria, yakni aspek resiprokal, kemudian kebijakan tersebut diberikan kepada negara yang akan memberikan manfaat ke Indonesia serta terakhir memperhatikan aspek keamanan.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM menerapkan kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) hanya bagi 10 negara anggota Asean dan Visa on Arrival (VoA) pada 92 negara.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan sebelum pandemi, terdapat 169 negara subjek BVK namun berubah ketika virus Covid-19 melanda Indonesia yaitu kebijakan tersebut tidak berlaku.

Sebagai gantinya menurut dia, kebijakan bebas visa kunjungan mulai 2021, orang asing bisa masuk ke Indonesia dengan VoA. Dia mengatakan Kemenkumham terus menambahkan negara-negara subyek VoA secara bertahap dan pada 2023 menambahkan enam negara.