Penggunaan Bahasa Kampanye Pemilu Harus Menentramkan

JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), E. Aminudin Aziz, menyarankan penggunaan bahasa kampanye harus menentramkan. Jangan sampai penggunaan bahasa dalam pesta demokrasi justru berpotensi menjadi pidana.

"Calon kepala daerah, sekarang termasuk para calon legislatif, maka akan baik sekali mereka juga harusnya menjadi contoh dalam penggunaan bahasa yang menentramkan, menenangkan, yang sejuk," ujar Aminudin, dalam Konferensi Pers Pencanangan Kongres Bahasa Indonesia XII di Jakarta, Senin (20/3).

Dia menyebut bahasa-bahasa yang berpotensi menjadi tindak pidana ketika menyerang pribadi. Ketika perdebatan berada di wilayah program, hal tersebut merupakan bagian pendidikan politik dan bahasa ke masyarakat.

"Jadi bukan hanya bicara bahasa yang santun, tapi menjadi bahasa yang ikut memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang programnya. Kalau santun urusannya kepada personal, kalau kampanye urusan membangun kepercayaan bahwa yang bersangkutan pantas untuk dijadikan calon atau dipilih menjadi legislatif," jelasnya.

Aminudin menyebut, dalam tahun politik masyarakat cenderung berperilaku pasif terlebih dahulu. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dan para calon peserta pemilu untuk senantiasa mengingatkan penggunaan bahasa santun untuk menghindari konflik.
Halaman Selanjutnya....