Penggunaan Air Tanah Masih Terjaga

Pemerintah melakukan audit lingkungan terhadap bisnis dan industri di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengklaim penggunaan sumur pompa air oleh gedung-gedung pencakar langit sudah terkendali sehingga menjaga permukaan tanah di DKI Jakarta.

"Dan sekarang sudah terkendali dan kita insya Allah akan lebih baik dalam mengendalikan penyedotan air," ujar Anies Baswedan usai pembacaan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI dalam rangka pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Tahun 2018, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/7).

Sejak tahun lalu, lanjut dia, pihaknya telah membentuk tim pengawasan air tanah. Tim itu bekerja untuk memastikan terutama gedung-gedung pencakar langit tidak memiliki sumur pompa yang kedalamannya mencapai 200 meter lebih tanpa izin.

Ia optimistis dengan pengendalian penyedotan air itu akan menjaga permukaan tanah di Jakarta menjadi lebih stabil.

Kendati demikian, menurut Anies, yang terpenting adalah memastikan bahwa kebutuhan air bagi warga DKI Jakarta didapat dari pipa. "Selama warga belum mendapatkan air lewat pipa maka mau tidak mau kebutuhan manusia soal air mendasar, jadi ini yang harus kita dorong. Jadi pengawasan sudah kita lakukan ke depan soal pipa," katanya.

Kepentingan Bisnis

Seperti diberitakan sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menduga pengambilan air tanah oleh industri dan kepentingan bisnis penyebab kekeringan.

"Wilayah itu memang mengalami beban lingkungan cukup tinggi, beberapa persoalan yang dihadapi antara lain penurunan muka tanah dan banjir. Seharusnya pemerintah melakukan audit lingkungan terhadap bisnis dan industri di wilayah tersebut," ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi.

Menurut Tubagus, audit lingkungan yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kondisi kekurangan air bersih. "Apakah diduga ada pengambilan air tanah secara besar-besaran sehingga warga mengalami ancaman kekeringan," ujarnya.

Untuk solusi ke depannya, menurut Tubagus, agar permasalahan kekeringan bisa diatasi, harusnya terdapat wilayah serapan dan tangkapan air yang bisa membantu warga untuk mengatasi krisis air bersih di daerah yang tidak memiliki jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengatakan wilayah Ibu Kota masih dalam status aman menghadapi ancaman kekeringan ekstrem yang sudah melanda beberapa daerah di Indonesia akibat musim kemarau.

"Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus 2019 dengan sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki potensi kekeringan meteorologis atau iklim.

BMKG juga sudah menetapkan status SIAGA ke beberapa wilayah yang sudah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 31 hari dengan prospek curah hujan yang rendah, termasuk salah satunya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Gerindra M. Taufik akan memperjuangkan air gratis untuk warga Jakarta sesuai dengan janji kampanyenya saat Pemilu 2019. "Saya akan memperjuangkan itu untuk air minum, PAM yang 10 kubik ke bawah. Saya dorong pemprov untuk menggratiskan," kata Taufik.

Dijelaskannya pemberian air gratis untuk warga di bawah penggunaan 10 kubik sudah diperhitungkannya.

Bahkan, Taufik berani dialog dengan pengelola air terkait dengan janji kampanyenya tersebut karena pihak pengelola tetap akan mendapatkan keuntungan. "Saya berani dialog sama pengelola air kalau itu, digratiskan, Anda untung apa enggak. tetap masih untung," kata Taufik. pin/p-5