Penggelontoran Bantuan Sosial

Sebelum ini, pemerintah sudah meluncurkan program bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai tambahan modal kerja. UMKM juga diberi subsidi bunga kredit dengan alokasi total 35,3 triliun rupiah untuk menjangkau 60 juta debitur. Mereka juga diberi penundaan pembayaran pokok dengan total 285 triliun rupiah selama enam bulan hingga Desember 2020.

Pelaku UMKM juga mendapat insentif pajak penghasilan final tarif 0,5 persen ditanggung pemerintah, serta penjaminan kredit modal kerja. Sedang rumah tangga, kemungkinan akan diberi pinjaman tanpa bunga.

Pertanyaan lain, dapatkah berbagai program bantuan sosial pemerintah tersebut mengungkit daya beli masyarakat? Selama ini, bantuan dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik, bantuan tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, bantuan langsung tunai dana desa, dan kartu prakerja. Malahan akan ada tambahan beras untuk PKH dan tambahan tunai sebesar 500 ribu rupiah per bulan untuk penerima kartu sembako.

Dari berbagai bantuan sosial tersebut, kalau diterima dan diberikan secara tepat sasaran serta tepat waktu, mestinya cukup dapat menambah setidaknya "napas" dapur rakyat. Hanya, kalau dimaksudkan untuk mengungkit daya beli, apalagi pertumbuhan ekonomi, rasanya tidak "sehebat" itu dampaknya.

Selain berbagai bantuan tersebut, yang tak kalah penting adalah mempercepat pembasmian virus korona. Jangan sampai pandemi ini berlangsung terlalu lama. Setidaknya, pada akhir tahun 2020, Covid-19 harus benar-benar sudah dapat ditekan sekeras mungkin, sehingga tinggal sisa-sisa.
Halaman Selanjutnya....