Pengentasan "Stunting" Harus Cepat dan Tepat Sasaran

JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta seluruh personel Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting untuk segera menuntaskan tujuh tugas penting dalam mengentaskan penanganan stunting (kekerdilan) di daerah.

"Ada tujuh poin penting yang harus dikejar bersama Satgas sebagai ujung tombak di seluruh daerah. Waktu kita sangat terbatas, tinggal 1,5 tahun lagi," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Dalam Rakor Tingkat Kabupaten/Kota 2023 pada Selasa (9/5), Hasto menuturkan Satgas mengemban tujuh tugas penting agar stunting bisa ditangani secara tepat sasaran dan cepat.

Tugas pertama yang ia cermati harus segera diselesaikan adalah mengumpulkan data terkait hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi baik baduta atau balita di posyandu, serta status kesehatan calon pengantin melalui Aplikasi Elsimil.

Setiap data yang dikumpulkan wajib disusun secara realtime agar semua variabel terdata secara akurat dan kredibel bagi penanganan stunting di kemudian hari.

Tugas kedua terkait dengan pemberian pendampingan intensif kepada keluarga berisiko stunting, sedangkan yang ketiga adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diolah, baik melalui anggaran desa atau dana stunting harus dipastikan masuk ke dalam mulut balita dan ibu hamil.

"Terkait PMT sumber dayanya yang harus diawasi oleh Satgas dalam pelaksanaannya, dan dipastikan benar-benar tersampaikan tepat sasaran, yaitu yang berasal dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dari dana desa, PKH (Program Keluarga Harapan), dan pemberian BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting)," katanya.

Keterlibatan Semua Dinas

Kemudian, tugas keempat adalah menguatkan konvergensi ke semua dinas untuk ikut berkontribusi mengentaskan stunting. Misalnya, Dinas PU, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan atau Dinas KB, dengan penekanan stunting menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi suatu daerah, dan bagian evaluasi untuk mendapatkan Piala Adipura, selain kemiskinan ekstrem dan inflasi.

Kelima terkait dengan perlunya menggelar mini lokakarya tentang stunting di kecamatan berupa workshop yang setidaknya digelar sekali dalam sebulan, dan keenam pentingnya pelaksanaan audit kasus stunting.

"Ketujuh adalah bagaimana menggerakkan semua pihak dengan ikut berpartisipasi menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) tadi, ini penting, karena gotong royong ini menjadi kekuatan yang cukup besar. Inilah bapak ibu sekalian, saya berharap dengan kegiatan secara pentaheliks, semua dikeroyok secara bersama-sama," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Tavip Agus Rayanto menyatakan penyebab utama gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi atau stunting berhubungan dengan pola asuh.

"Seorang anak yang tidak stunting menjadi stunting itu terjadi di usia sembilan bulan dan ini artinya berhubungan dengan pola asuh, makanan tambahan yang diberikan orang tua kepada balita sehingga penanganan stunting harus dilakukan saat usia ini," kata dia di Padang, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan Sumbar memang sudah bekerja dengan programnya di tahun 2022 namun konversi dan data yang digunakan belum menyentuh anak yang terkena stunting.