Pengendalian Pandemi Covid-19 Harus Dilakukan secara Inklusif

Berbagai upaya dilakukan negara-negara dunia untuk menghentikan penularan virus yang mematikan ini.

Pemerintah Indonesia pun mulai berbenah untuk merespons pandemi Covid-19 itu. Salah satunya adalah dengan reshufle kabinet, mengganti Menteri Kesehatan (Menkes). Meski begitu, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat.

Untuk mengupas terkait penanganan Covid-19, Koran Jakarta mewawancarai Menkes Budi Gunadi Sadikin, yang menggantikan posisi Terawan Agus Putranto. Berikut petikan wawancaranya.

Sebagai Menkes yang baru, apa yang akan dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19?

Pengendalian pandemi Covid-19 harus dilakukan secara inklusif bersama seluruh masyarakat Indonesia agar setiap warga negara dapat kembali memulai hidup yang normal.

Kementerian Kesehatan (Ke-menkes) tidak mungkin melakukannya secara ekslusif. Kita harus melakukannya secara inklusif. Dan kami percaya tidak cukup pemerintah membuat program sendiri, tapi harus suatu gerakan yang dilakukan bersama-sama masyarakat.

Apa ada target dalam penanganan pandemi Covid-19 ke depan?

Target jangka pendek, untuk segera dilakukan vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan. Meski begitu, rencana vaksinasi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatiaan serta persiapan matang.

Paling tidak ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama diantaranya ketersediaan vaksin, kesiapan sarana prasarana, SDM yang bertugas, strategi distribusi, serta proses vaksinasi.

Untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi masalah seraya penguatan pelaksanaan vaksinasi, pemerintah pusat menjalin koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait termasuk yang berada di daerah. Kemenkes siap untuk membahas lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota, asosiasi Puskesmas, asosiasi RS Swasta maupun klinik.

Terkait vaksin sejauh mana kesiapannya?

Kami melakukan koordinasi dengan beberapa perusahaan penyedia vaksin diantaranya Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan COVAX/GAVI. Dari kelima jalur pengadaan vaksin tersebut, telah diperoleh jumlah dosis yang diberikan untuk Indonesia. Diperkirakan jumlahnya mencapai 400 juta dosis. Jumlah ini akan diupayakan untuk ditambah, mengingat untuk mencapai kekebalan kelompok, dibutuhkan kurang lebih sebanyak 468,8 juta dosis vaksin yang diperuntukkan bagi 181,5 juta jiwa.

Apakah vaksinasi akan dilaksanakan serentak?

Rencananya vaksinasi akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dengan periode vaksinasi mulai Januari-April 2021 akan diprioritaskan bagi 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayan publik.

Vaksin yang akan diberikan kepada nakes di 34 provinsi di Indonesia nantinya telah lolos uji klinis dan mendapatkan EUA dari BPOM. Pelaksanaannnya juga akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertahap.

Akhir tahun ini dikhawatirkan ada lonjakan kasus. Bagaimana mengantisipasinya?

Mengingat setelah libur panjang ada kenaikan kasus berkisar antara 20-40 persen. Jadi saya ingin memastikan tempat tidur (TT) siap, ICU siap, tenaga kesehatan (nakes) siap, APD siap dan obat-obatannya juga siap.

Apa pesan yang Anda sampaikan kepada para tenaga kesehatan yang tak henti bertugas menangani pandemi?

Tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang saya ingin pastikan kita maksimalkan perlindungan yang bisa kita berikan kepada mereka. n muhamad ma'rup/P-4