Pengendalian Harga Beras Tak Efektif

JAKARTA - Program pengendalian harga beras tidak efektif menekan harga di pasaran sehingga diperlukan evaluasi secara menyeluruh agar masyarakat mendapatkan manfaatnya. Pemerintah diharapkan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri dengan hasil produksi lokal.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengatakan dampak El Nino dan larangan ekspor beras dari India mendorong kenaikan harga beras, setidaknya di 86 kota di Indonesia.

"Kenaikan harga beras adalah salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi," ungkap Daniel Johan dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (6/9).

Pemerintah diminta memastikan praktik bisnis di pasar beras berjalan sesuai regulasi dan harga yang adil bagi konsumen. Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Pangan Nasional (Papannas). Program ini dirancang untuk mengamankan pasokan pangan, termasuk beras, dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Namun, kenaikan harga beras yang masih terjadi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Papannas. DPR menilai perlu ada pengkajian ulang mengenai efektivitas Papannas dan program-program sejenisnya.
Halaman Selanjutnya....