Pengembangan Sektor Maritim Diapresiasi

JAKARTA - Para pelaku usaha menyatakan pemerintah memiliki cita-cita besar mengembalikan kejayaan maritim. Hal ini dapat dilihat dari perhatiannya terhadap sektor maritim dan logistik sangat tinggi.

Hal ini diungkapkan Ketua Pembina Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Carmelita Hartoto pada Rakernas ABUPI menyambut HUT ke-6. Menurutnya, kebijakan pemerintah terhadap sektor maritim ini sekaligus menunjukkanarah yang positif dalam mengoptimalkan potensi maritim Tanah Air. Hal ini dapat dilihat dengan pembangunan infrastruktur yang merupakan sarana dan prasarana transportasi laut di Tanah Air.

"Untuk itu, kami menyambut baik keberadaan Pelabuhan Patimban yang baru saja beroperasi. Kami menaruh banyak harapan. Semoga Patimban bisa dioperasikan dengan cara lebih modern dan efisien dengan berproduktivitas tinggi. Sehingga, bisa menjadi barometer pelabuhan lain membangun daya saing," kata Carmelita, akhir pekan lalu.

Ia menambahkan Studi Organisation for Economic Cooperation and Development/ OECD menekankan bahwa peranan pelabuhan cukup besar bagi ekonomi nasional. Dan pembangunan fasilitas infrastruktur pelabuhan akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Dampak lanjutan dari bertambahnya fasilitas infrastruktur pelabuhan juga dapat meningkatkan PDB per kapita, dan penyerapan tenaga kerja.

Dikatakan oleh wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) ini, bahwa untuk mendukung sektor transportasi laut, Pemerintah juga telah mengeluarkan Inpres No.5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Melalui NLE ini, diharapkan biaya logistik kita akan turun menjadi 17 persen.Penurunan biaya logistik yang disasar, utamanya berasal dari efisiensi transportasi dan trucking, yang kontribusinya 10 persen dari biaya logistik.

"Saya juga ingin mengingatkan agar kita semua mendukung investasi industri maritim lokal. Bagaimana caranya kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena pada akhirnya ini menjadi kepentingan dan kemajuan bangsa di masa depan. Kita ingin berjaya di rumah sendiri, serta mampu berdikari. Maritim ini, kedaulatan bangsa Indonesia dan sepenuhnya dimanfaatkan untukkepentingan bangsa," katanya.

Bantuan Pemerintah

Carmelita juga mengatakan bahwa sektor transportasi laut, baik pelabuhan maupun pelayaran mengalami tekanan luar biasa karena dihimpit persoalan serius. Yakni, krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Pihaknya bersyukur, Kementerian Perhubungan sebagai pembina, telah tanggap dan merespons cepat atas kondisi sulit yang dihadapi operator pelayaran dan operator pelabuhan.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih, beberapa kebijakan Kementerian Perhubungan telah cukup membantu agar bisa bertahan tahun lalu. Namun penyebaran Covid-19 di Indonesia belum juga reda dan vaksinasi masih panjangprosesnya. Untuk itu kami minta agar stimulus yang mungkin tidak memberatkan APBN dapat dipertimbangkan," katanta.

Salah satunya kebijakan yang masih ditunggu pelayaran adalah keringanan/penundaan PNBP di lingkungan Kementerian Perhubungan serta jasa kepelabuhanan selama masa pandemi. Ini akan sangat membantu kembali bangkit.