Pengembangan Riset dan Teknologi Harus Terpadu

JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan anggaran riset belum berdampak besar untuk kemajuan bangsa.

Sebab, setelah dianalisis, anggaran sebesar 24,9 triliun rupiah ternyata hanya 10,9 triliun rupiah yang menghasilkan riset dan pengembangan. "Lebih dari setengahnya yakni 14 triliun rupiah belum menghasilkan output riset yang maksimal.

Itulah sebabnya, Bapak Presiden menekankan bahwa anggaran risetnya tidak boleh lagi 'diecer'," kata Nasir, dalam keterangan tertulisnya saat puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-23 di Kota Pekanbaru, Jumat (10/8).

Presiden Joko Widodo, kata Nasir, pengembangan riset teknologi agar lebih terpadu dan efektif. Karena itu, Presiden mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga litbang untuk tidak "mengecer" anggaran riset pada APBN 2019.

Tujuannya agar semua pihak lintas kementerian dan lembaga bisa fokus mengarah, dan hasilnya benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, menjadi sangat strategis keberadaan Perpres No 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045.

RIRN yang dirancang secara holistik, lintas institusi, lintas ranah dan berdasarkan fokus riset, adalah pedoman dan peta jalan riset dan pengembangan iptek dan inovasi jangka menengah dan panjang yang mengintegrasikan dan mensinergikan program riset setiap kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat/komunitas peneliti.

Persoalan klasik pengembangan riset dan inovasi Indonesia, lanjutnya, adalah masih terbatasnya alokasi anggaran untuk belanja riset dan inovasi.

Hingga saat ini, anggaran riset nasional hanya sebesar 0,25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, sedangkan Malaysia sudah mencapai 1,8 persen, Vietnam 1,1 persen, dan Singapura mencapai 2,8 persen.

UNESCO bahkan merekomendasikan anggaran belanja riset suatu negara idealnya tidak kurang dari dua persen dari PDB. Kondisi ini akan terus benahi dengan menggagas program prioritas riset dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan iptek dan inovasi nasional.

"Kita tidak boleh menyerah hanya karena alokasi anggaran riset yang masih terbatas, namun tetap harus digunakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, fokus riset dan penerapan Iptek dan Inovasi harus memiliki prioritas, arah dan sasaran yang jelas," katanya.

Serahkan Penghargaan

Dalam kesempatan tersebut, Menristekdikti juga menyerahkan penghargaan kepada pemenang Anugerah Iptek dan Inovasi 2018 untuk delapan kategori.

Para pemenang antara lain Pemprov DI Yogyakarta untuk kategori Anugerah Budhipura yang diterima langsung Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwana X.

Penghargaan tersebut untuk mengapresiasi prestasi pemerintah provinsi atas penguatan sistem inovasi daerah. Pemerintah Kota Magelang mendapat penghargaan untuk kategori Anugerah Budhipraja.

Penghargaan itu untuk mengapresiasi prestasi pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan sistem inovasi daerah.

Pemenang ketiga yakni kategori Anugerah Widyapadhi untuk mengapresiasi prestasi perguruan tinggi dalam membangun sistem inovasi melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan jaringan inovasi guna menghasilkan produk inovasi. Penerima penghargaan itu Institut Pertanian Bogor (IPB). eko/Ant/E-3