Pengelolaan Sampah Perlu Kolaborasi Antarpihak

YOGYAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat maupun daerah, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

"Sampah menjadi tanggung jawab bersama sehingga harus ada kolaborasi antar-stakeholder. Itu rumusnya," kata Kasubdit Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ujang Solihin Sidik, di Yogyakarta, Selasa (23/4).

Ia menyampaikan, sampah telah menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan, saat ini Indonesia telah menjadi negara penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok. Oleh sebab itu, upaya pengelolaan sampah yang melibatkan semua pemangku kepentingan perlu dilakukan.

Persoalan sampah, kata Ujang, dulu hanya diurus oleh KLHK dan Kementerian PU-PR. Namun, saat ini semua kementerian telah terlibat secara bersama-sama dalam menangani sampah.

"Semua kementerian terlibat, misalnya saja Kementerian Keuangan yang gak ada rumusnya ngurus sampah, tapi sekarang terlibat. Contohnya dengan mengeluarkan cukai kantong plastik dan mengeluarkan dana insentif bagi daerah yang berhasil mengurangi sampah," jelasnya. YK/E-3