Pengelolaan Anggaran Harus Efisien

JAKARTA - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus lebih efisien lagi. Aktivitas belanja yang terkesan boros harus segera dihentikan agar stabilitas keuangan tetap terjaga dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pendapatan negara terus menunjukkan kinerja positif. Capaian itu didorong tren kenaikan harga komoditas, peningkatan aktivitas impor dan penguatan konsumsi domestik yang sejalan dengan pemulihan ekonomi.

"Pada penerimaan kita lihat ini menggambarkan pemulihan ekonomi nasional yang cukup baik. Kita lihat penerimaan pajak (triwulan I-2022) mencapai 322,46 triliun rupiah atau 25,49 persen dari target. Tumbuhnya masih sangat tinggi, yakni sebesar 41,36 persen," terangnya dalam Konferensi Pers APBN KITA, Rabu (20/4).

Menkeu menambahkan penerimaan pajak nonmigas juga tumbuah sangat tinggi. "Jadi, pajak yang tingginya tidak hanya berhubungan dengan adanya kenaikan harga komoditas, namun juga ada yang berasal dari pemulihan ekonomi yang menjadi basisnya," ungkapnya.

Secara rinci, hingga akhir Maret 2022 pajak penghasilan nonmigas tercatat mencapai 172,09 triliun rupiah atau sekitar 27,6 persen dari target, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 130 triliun rupiah atau 23,48 persen dari target, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar 2,29 triliun rupiah atau 7,69 persen dari target, dan PPh Migas sebesar 17,94 triliun rupiah atau 37,9 persen dari target.
Halaman Selanjutnya....