Pengawasan Pemilu 2019 Modal Pilkada 2020

Nias - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, peran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di Sumatra Utara (Sumut) dalam mengawasi Pemilu Serentak 2019 merupakan pengalaman penting. Menurutnya, pengalaman tersebut bisa menjadi modal dalam mengawasi 23 pilkada di Sumut tahun depan. "Pengalaman mengawasi Pemilu 2019 lalu bisa dijadikan pelajaran dalam menghadapi Pilkada 2020," ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Soliditas Kelembagaan Bawaslu Kabupaten se Provinsi Sumatra Utara yang berlangsung di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu (6/7).

Menurutnya, tantangan dan tanggung jawab Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/ kota menjelang Pilkada 2020 sudah di depan mata. Karenanya, dia meminta mulai saat ini harus dipersiapkan dengan baik. "Koordinasi antara pimpinan dan kepala sekretariat harus lancar," cetusnya.

"Kegiatan ini sangat tepat diadakan untuk meningkatkan soliditas dan evaluasi kekurangan yang sebelumnya," tambah Abhan. Dirinya menilai, kinerja dan keberhasilan jajaran Bawaslu di Sumut selama mengawasi Pemilu Serentak 2019 harus bisa dipertahankan. Sebab dalam kalkulasinya, Pemilu 2019 paling rumit dan baru pertama kali diadakan pemilihan presiden dan legislatif secara serentak.

"Kami apresisasi pengawas pemilu di seluruh Sumut. Ini semua karena didasari oleh semangat soliditas, integritas, mentalitas yang kuat, dan profesional. Itu modal pengawas pemilu dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia," ujarnya. Sekadar informasi, tahun depan ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Wilayah tersebut sebelumnya menggelar pilkada pada Desember 2015 lalu.

Siap Hadapi Audit

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan juga meminta seluruh jajaran Bawaslu di Sumatra Utara (Sumut) mempersiapkan diri menghadapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran pengawasan Pemilu Serentak 2019. Sebab, Sumut menjadi satu dari lima provinsi yang dijadikan sampel oleh BPK bersama dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

"Sumut selalu menjadi langganan sampel BPK. Saya harap seluruh jajaran Bawaslu Sumut bisa memberikan yang terbaik," katanya Abhan menambahkan, meski sudah bebas tugas pengawasan Pemilu 2019 bukan berarti kinerja jajaran Bawaslu selesai. Dia mengungkapkan, masih ada tugas membuat laporan pertanggung jawaban akuntabiltas keuangan yang telah digunakan selama mengawasi Pemilu 2019.

"Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Jangan sampai disalahgunakan," tegasnya. Menurutnya, guna mendapatkan predikat terbaik, harus ada sinergi antara sekertariat dengan jajaran di bawahnya. Abhan bilang, keduanya harus bisa saling melengkapi data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses audit keuangan pada Juli 2019. tri/AR-3