Pengamat: Panglima TNI yang baru Harus Dukung Kebijakan Sektor Kelautan

JAKARTA-Potensi sektor kelautan dan perikanan RI sangatlah besar, sehingga sangatlah tepat ketika Presiden Jokowi menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Calon Panglima TNI yang baru.

Peran TNI sangat strategis menjaga kedaulatan pangan di laut, serta mencegah terjadi kebocoran akibat aktivitas illegal fishing. Karena itu, Yudo diharapkan ikut mendukung kebijakan sektor kelautan

Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, sebagai bangsa maritim harusnya sadar Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote.

Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2) yang mana 5.80 kilo meter persegi adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Dan juga, dalam kesempatan pertama Ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi jelas mengatakan bahwa bangsa ini telah terlalu lama memunggungi lautan.

"Jadi penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai Calon Panglima memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan di samping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya," jelas Capt. Hakeng di Jakarta, Rabu (30/11)

Karena itu, tambah Capt. Hakeng diharapkan TNI mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta dapat ikut mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.

Panglima TNI yang baru nanti diharapkan dapat ikut mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdiri atas tujuh pilar yaitu, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan laut, ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan dan pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari dan diplomasi maritim.

Lanjut Capt. Hakeng saat ini yang juga patut dikaji adalah telah terjadi peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik menuju kawasan Indopasifik. Peralihan perhatian dan aktivitas tersebut mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis Kapal-Kapal dari seluruh Dunia.

"Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Karena itu penambahan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya adalah hal yang urgent untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat," ungkap Capt. Hakeng.

Persoalan lain yang juga muncul menurut pendiri dari Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) ini adalah persoalan pelanggaran kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan.

"Perlu diperhatikan Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Oleh sebab itu pula kedaulatan pangan menjadi tujuan yang harus selalu disuarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat. Peran aktif TNI khususnya TNI AL dalam ikut menjaga kedaulatan pangan laut tentunya masih sangat dibutuhkan, sampai nantinya peran tersebut bisa diambil alih oleh Indonesia Coast Guard," pungkas Capt. Hakeng.