Penertiban Impor Perlu Peran Bersama

Jakarta - Langkah otoritas Bea dan Cukai untuk menggandeng berbagai institusi guna menertibkan impor berisiko tinggi dinilai sudah tepat karena merupakan persoalan bersama. Sebab, dalam menangani impor berisiko tinggi harus melibatkan sebanyak mungkin institusi yang berperan, baik aparat penegak hukum atau pembuat kebijakan, sehingga masalah ini dapat diselesaikan tuntas.

"Inisiatif dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan deklarasi bersama ini merupakan langkah ke depan yang sangat layak untuk diapresiasi. Harapannya, ini akan menjadi rencana aksi yang berdampak besar bagi terciptanya kondisi perdagangan yang adil dan profesional," ujar Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo di Jakarta, Kamis (13/7).

Menurut dia, kunci sukses program penertiban impor berisiko tinggi harus disertai kemauan untuk berubah bagi para pelaku kepabeanan. "Saya mendorong agar komitmen perubahan harus terus dirawat. Penegakkan hukum secara internal juga harus dijalankan. Jika perubahan secara internal telah dilakukan, maka diharapkan akan dapat menular kepada para stakeholder (pemangku kepentingan) untuk berubah menjadi lebih baik," tuturnya.

Kinerja Bagus Yustinus mengatakan kinerja yang dilakukan otoritas bea dan cukai saat ini sudah bagus karena program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah memiliki perencanaan yang komprehensi dan visi serta misi yang jelas. Sebelumnya, Ditjen Bea dan Cukai berencana membentuk satgas penertiban impor berisiko tinggi. Satgas itu diketuai Menteri Keuangan dan melibatkan Dewan Pengarah meliputi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Menteri Perdagangan dan kepala Kantor Staf Kepresidenan.

mad/Ant/E-10