Penerapan "MyPertamina" Harus Dievaluasi

JAKARTA - Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) diminta untuk segera mengevaluasi penggunaan aplikasi MyPertamina. Sebab, implementasi MyPertamina justru membuat masyarakat di daerah kesulitan membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai aplikasi MyPertamina untuk membeli pertalite dan solar tidak akan efektif, malah justru makin menyulitkan rakyat. "Kebijakan ini berpotensi menjadikan rakyat di daerah tidak memperoleh subsidi lantaran tidak bisa menggunakan MyPertamina, karena kesulitan akses internet dan kendala kepemilikan gadget," tegasnya di Jakarta, Kamis (4/8).

Kendala ini, lanjut Nevi, belum termasuk persoalan kepemilikan kendaraan, di mana banyak kendaraan tak sesuai dengan pemiliknya. Nama pemilik kendaraan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), berbeda dengan yang tertera dalam surat dan KTP.

Karenanya, menurut Nevi, bila pendaftaran di Aplikasi MyPertamina menyertakan identitas KTP, STNK, BPKB, foto kendaraan dan lain-lain, ini akan menimbulkan polemik data baru. Selain itu, Nevi menambahkan tak semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki akses internet yang dibutuhkan aplikasi MyPertamina.

"Bagaimana dengan SPBU di daerah, di pelosok, dan di perbatasan. Bila calon pembeli BBM gagal akses, atau SPBU tak tersedia jaringan internet sehingga gagal membeli BBM, ini dapat menimbulkan konflik masyarakat. Ancaman terhadap keamanan," lanjutnya.
Halaman Selanjutnya....