Penerapan ERP Masih Lama

Salah satu poin krusial yang dibahas antaranya soal tarif ERP. Adapun menurut Dinas Perhubungan DKI, prinsip penerapan tarif salah satunya berdasarkan jenis kendaraan. Kemudian, efektivitas pengendalian kemacetan lalu lintas dan efektivitas perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Dalam raperda juga diatur pengecualian, yakni sepeda listrik, kendaraan bermotor umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, dan TNI/Polri. Kemudian, kendaraan korps diplomatik, ambulans, kendaraan jenazah, dan pemadam kebakaran.

Masyarakat banyak keberatan dengan ERP karena jalan berfungsi sosial. Jangan semua serbamembayar. Pemaksaan membayar dengan harapan pengendara kendaraan pribadi pindah ke angkutan umum belum tentu sukses. Sebab, jalur-jalur angkutan umum yang nyaman baru di jalan-jalan besar.