Pendekatan Adat Harus Dilakukan

JAKARTA - Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, strategi pembangunan ditekankan melalui pendekatan kultural berbasis budaya, wilayah adat, dan fokus pada Orang Asli Papua khususnya yang berada di wilayah terisolir dan pegunungan serta kepulauan yang sulit dijangkau.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) melakukan terobosan penting untuk menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal, dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat.

"Di Tanah Papua setiap wilayah memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda. Terdapat 7 suku besar di Tanah Papua dan 256 suku kecil yang masing-masing memiliki bahasa daerah yang berbeda pula," ujar Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, saat media gathering "Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat", di Jakarta, Selasa (11/12).

Okto mengatakan, dalam setahun terakhir Pemerintah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Inpres No 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Selanjutnya, Pemerintah menyiapkan lima kluster untuk mempermudah proses pendekatan adat dalam perencanaan pembangunan nasional. Program tersebut juga masuk ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 yang mempertajam pendekatan sosiologis- antropologis dalam pembangunan di Papua.
Halaman Selanjutnya....