Pencoretan PSN Cerminan "Road Map" Lemah

>>Pemerintah mesti menyadari bahwa resources atau sumber daya yang dimiliki terbatas.

>>Ibu Kota negara berpenduduk terbesar kelima dunia tidak mampu sediakan air bersih.

JAKARTA - Pencoretan 14 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) mengindikasikan pemerintah belum memiliki road map atau peta jalan realistis, yang menjelaskan tapak demi tapak tahapan untuk naik kelas menjadi negara maju.

Selain itu, dari 222 proyek yang masuk dalam daftar PSN pun dinilai memiliki puluhan arah dan tujuan yang berbeda-beda.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Irvan Tengku Harja, mengemukakan pemerintah semestinya memiliki road map nyata yang menjelaskan tapak demi tapak apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya.

"Kita butuh satu arah tujuan, bukan ratusan proyek dengan puluhan arah yang beda-beda. Bagaimana kita bisa mencapainya, bisa terjadi kesemrawutan proyek. Padahal, anggaran masih susah, tapi bikin puluhan arah proyek, bisa habis napas kita," papar dia, ketika dihubungi, Rabu (18/4).

Menurut Irvan, pemerintah mesti menyadari bahwa resources atau sumber daya yang dimiliki terbatas, yakni sumber dana, tenaga ahli, dan pemanfaatan proyek yang rendah.

"Saat daya beli lemah, malah bikin proyek tidak produktif. Harusnya satu rupiah dana yang dikeluarkan bisa menghasilkan dua rupiah. Jika dana 10 rupiah hanya menghasilkan satu rupiah, bagaimana kita membiayai yang sembilan rupiah itu.

Makanya, jika sulit terealisasi jangan bikin proyek yang muluk-muluk," tukas dia. Seperti dikabarkan, pemerintah saat ini memiliki 222 daftar PSN plus tiga program tambahan yang nilainya lebih dari 4.100 triliun rupiah.

Daftar PSN itu berasal dari hasil evaluasi pemerintah pada kuartal I-2018. Dari hasil evaluasi, pemerintah memutuskan untuk mencoret 14 proyek dari daftar PSN yang nilainya 246 triliun rupiah, dan terdapat tambahan satu usulan PSN dan satu program tambahan.

Alasan pemerintah mengeluarkan 14 PSN itu karena seluruh proyek tersebut memang belum bisa direalisasikan.

Irvan menegaskan semestinya PSN tidak bisa punya puluhan arah yang berbeda karena saat ini negara tidak memiliki daya untuk itu. Akhirnya, mayoritas proyek bisa tidak tercapai.

Apabila tercapai pun malah terjadi pemborosan karena tidak dipergunakan secara maksimal. Contohnya, pemerintah membangun proyek irigasi. Setelah proyek itu jadi, lahan pertanian di daerah irigasi dikonversi jadi perumahan atau industri.

"Bukannya dilarang, yang terjadi malah banyak konversi lahan," ungkap dia. Irvan juga mempertanyakan manfaat ekonomi dari proyek tanggul laut. Padahal, ancaman banjir sebenarnya air kiriman dari selatan Jakarta, bukan karena laut rob.

Selain itu, tujuan reklamasi tidak membangun ekonomi rakyat, padahal biayanya sangat tinggi. Dia juga menyoroti anggaran pemda yang lebih banyak dihabiskan untuk biaya birokrasi. Akhirnya, negara yang menanggung pembangunan proyek air bersih.

"APBD DKI hampir 80 triliun rupiah, tapi tidak bisa bangun air bersih, ini nggak masuk akal. Ibu Kota negara berpenduduk terbesar kelima dunia tidak mampu sediakan air bersih untuk warganya. Maka diambilah air tanah," tutur Irvan.

Tidak Fokus

Dekan Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan daftar ratusan PSN yang memiliki arah berbeda-beda menunjukkan pemerintah kurang fokus akibat tidak memiliki road map yang realistis. "Yang namanya strategis itu tidak banyak-banyak seperti ini.

Dan, PSN yang paling pertama harus bisa menjadi titik ungkit dalam mengatasi kesenjangan, dan itu adalah berkaitan dengan pertanian dalam menuju kedaulatan pangan," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur PSM Yogyakarta, Irsad Ade Irawan, mengatakan arah road map mesti menujukkan bagaimana cara menuju kemandirian terutama di bidang industri nasional, pangan, anggaran negara, dan penyehatan perbankan nasional.

Dalam menyusun road map yang realistis, pemerintah mesti mengetahui posisi Indonesia saat ini. Jika diibaratkan sekarang ini Indonesia masih balita maka jangan diberikan asupan untuk kebutuhan orang dewasa, yang belum dibutuhkan saat ini.

Oleh karena itu, lanjut dia, apabila menginginkan "balita" tumbuh sehat maka perlu diberi gizi yang cukup, yakni penguatan sektor pertanian dan industri dasar.

Pemerintah semestinya tidak membangun proyek muluk-muluk yang sebenarnya belum diperlukan dalam tahapan "balita". "Jangan bangun mercusuar, tapi rakyat miskin.

Utamakan kesejahteraan rakyat, dari sektor pangan dan industri dasar. Kita butuh langkah per langkah yang realistis," ujar Irsad. YK/SB/WP