Pencegahan "Stunting" Harus Berkelanjutan

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa upaya pencegahan stunting (kekerdilan) perlu dilakukan secara berkelanjutan mulai dari sebelum pernikahan hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan.

"Pencegahan stunting dapat dilakukan dari hulu ke hilir, sejak sebelum pernikahan hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/2).

Menko PMK menjelaskan pencegahan dari hulu antara lain dengan cara mempersiapkan kesehatan remaja putri dan calon pengantin agar setelah menikah dan hamil berada dalam kondisi yang sehat.

"Perlu dilakukan skrining atau pemeriksaan kesehatan guna mendeteksi adanya kekurangan gizi atau anemia, karena ibu hamil yang menderita anemia dikhawatirkan berpengaruh pada perkembangan janin di dalam kandungan," katanya.

Untuk itu, Menko PMK meminta pemerintah daerah khususnya pemerintah desa untuk senantiasa memberikan edukasi, pendampingan, dan pemeriksaan kesehatan bagi remaja putri dan ibu hamil yang ada di wilayah masing-masing.

Menko PMK menambahkan bahwa jika kasus stunting telah terjadi, maka penanganan harus segera dilakukan secara optimal dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran. Intervensi gizi spesifik, kata dia, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.

Turun 14,8 Persen

Terpisah, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan penanganan stunting di Jakarta bisa menjadi pembelajaran praktik baik untuk daerah lain. Di DKI Jakarta, prevalensi stunting sudah turun menjadi 14,8 persen.

"Kami berterima kasih karena DKI Jakarta bisa menjadi best practice (pembelajaran praktik baik) dalam upaya percepatan penurunan stunting," ujar Hasto, dalam Sosialisasi Cegah Stunting dan Wawasan Kebangsaan, di Jakarta, Rabu.

Dia menerangkan, pembelajaran praktik baik yang bisa diperoleh dari DKI Jakarta itu salah satunya adalah gotong royong dalam mengentaskan anak-anak stunting melalui program Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak Stunting. Selain itu, adalah ketersediaan sumber pangan dan sumber protein yang cukup di DKI Jakarta.

"Gotong royong akan menjadi suatu hal yang penting dan DKI bisa menjadi contoh, DKI ini per hari ini angka stunting sudah mencapai 14 persen sesuai dengan arahan presiden," jelasnya.

Hasto mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah balita di DKI Jakarta sekitar 790 ribu balita. Dengan prevalensi stunting 14,8 persen maka jumlah balita yang stunting maupun stunted sebanyak 116 ribu balita.

Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ucapan syukur atas dukungan dan kerja sama semua pihak dalam percepatan penurunan stunting. Angka stunting ini turun 2 digit dibanding SSGI tahun 2021 yang berada pada angka 16,8 persen.