Penasihat G7 Desak Perubahan Pengelolaan Ekonomi Global

LONDON - Pengelolaan ekonomi dunia perlu dirombak untuk memastikan daya tahannya terhadap guncangan ekonomi dan kesehatan di masa depan, juga terhadap berbagai tantangan yang dipicu perubahan iklim serta kebangkitan Tiongkok, kata para penasihat bagi G7, kelompok tujuh negara ekonomi terbesar dunia.

Dalam sebuah laporan pada Rabu (13/10), mereka mengatakan rantai pasokan, distribusi vaksin, akses ke mineral penting, ancaman siber, pajak digital, aset kripto, dan perubahan iklim membutuhkan langkah perubahan tentang bagaimana ekonomi dunia dikelola.

Mark Sedwill, Mantan Kepala Layanan Sipil Inggris dan Penasihat Keamanan Nasional yang menjabat Ketua Panel Penasihat G7 bidang Ketahanan Ekonomi, mengatakan negara-negara G7 perlu bekerja sama lebih efektif untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko atau paksaan yang muncul.

Lebih Hijau

Tentang Tiongkok, para penasihat mengatakan Beijing bertekad untuk meraih dominasi pasar di sejumlah bidang, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan bioteknologi, dan telah mendominasi dalam pemurnian dan produksi mineral yang menjadi kunci dalam transisi menuju dunia yang lebih hijau.

Panel itu merekomendasikan investasi dalam infrastruktur dan riset baru untuk memastikan bahwa aturan perdagangan mendukung upaya mengatasi perubahan iklim, dan komitmen atas upaya berbagi informasi, ketertelusuran dan reformasi standar pada mineral-mineral yang sangat penting untuk transisi hijau.

Laporan itu akan menjadi bagian dari tema diskusi dalam konferensi tingkat tinggi kelompok 20 ekonomi besar dunia (G20) yang akan diselenggarakan di Roma akhir bulan ini dan di Konferensi Perubahan Iklim COP26 di Glasgow pada November.

Sebelumnya, Tiongkok mengecam pernyataan bersama oleh para pemimpin G7 yang telah memarahi Beijing atas berbagai masalah. Pemerintah Tiongkok menganggap sikap G7 sebagai campur tangan besar dalam urusan internal negara itu, dan mendesak kelompok itu untuk berhenti memfitnah Tiongkok.

Para pemimpin G7, pada Minggu (13/6), menyinggung Tiongkok tentang tugas perlindungan atas hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, yang ditinggali mayoritas Muslim. Mereka juga menyerukan Hong Kong untuk menjaga otonomi tingkat tinggi serta menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Kedutaan Besar Tiongkok di London mengatakan sangat tidak puas dengan pernyataan G7 dan dengan tegas menentang penyebutan Xinjiang, Hong Kong, dan Taiwan yang memutarbalikkan fakta dan mengungkap "niat jahat dari beberapa negara seperti Amerika Serikat".

"Urusan internal Tiongkok tidak boleh diintervensi, reputasi Tiongkok tidak boleh difitnah, dan kepentingan Tiongkok tidak boleh dilanggar," kata kedutaan itu.