Penanganan "Stunting" Dianggap Belum Komperehensif

JAKARTA - Pemerintah dinilai belum sungguh-sungguh menangani masalah stunting secara komprehensif. Sebab, intervensi stunting harus dilakukan per kasus, yakni by name by address, bukan berdasarkan angka.

DPR RI menanyakan metodologi pemerintah menangani masalah gizi buruk. Sebagaimana yang diklaim pemerintah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen pada 2022 dari angka sebelumnya 37 persen.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Gedung DPR RI, Senayan, pekan lalu, menyatakan metodologi yang digunakan pemerintah tidak tepat karena angka stunting yang diperoleh melalui data sampling. Bukan pengukuran secara langsung kepada bayi balita, sebagaimana yang biasa dilakukan selama ini di posyandu.

Dia menambahkan pengukuran secara langsung tersebut penting untuk mengetahui perkembangan anak stunting yang sudah dilakukan intervensi.

"Kemudian yang kedua, diksi penggunaan kata penurunan, kita memahami yang diturunkan itu orang sudah mengalami stunting bayi balita dengan intervensi turun begitu. Tetapi, yang mereka klaim remaja putri dikasih tablet tambah darah, ibu hamil dikasih tablet tambah darah. Kemudian, itu dihitung sebagai sampling yang bisa diklaim sebagai penurunan stunting. Itu kan sudah misleading gitu yah, sudah cacat berpikir," jelas Netty dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (2/10).
Halaman Selanjutnya....