Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kualitas SDM -- Lima Provinsi Berpenduduk Besar Jadi Prioritas Nasional

Penanganan "Stunting" Butuh Intervensi Spesifik

Foto : ANTARA/Auliya Rahman

Hari Kontrasepsi Sedunia -- Petugas kesehatan memasang KB implan terhadap warga di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, Palangka Raya, Kalteng, Selasa (26/9). Layanan KB gratis dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2023.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Faharuddin, mengatakan stunting di wilayah berpenduduk banyak berdampak besar pada kondisi nasional. Hal tersebut terlihat dari sumbangan lima provinsi berpenduduk besar terhadap angka stunting nasional.

"Jadi kalau yang di lima provinsi ini diturunkan signifikan, berpengaruh sekali pada angka nasional. Bukan karena dia tinggi angka stuntingnya, cuma jumlah penduduk besar, jumlah balita besar, sehingga kontribusi di nasional besar," ujar Faharuddin, dalam Diseminasi Hasil Studi Kasus Praktik Baik Percepatan Stunting, di Jakarta, Selasa (26/9).

Faharuddin mengungkapkan, lima provinsi tersebut hampir semua berada di pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta satu di pulau Sumatera yaitu Sumatera Utara. Kelimanya juga masuk ke dalam 12 provinsi prioritas penurunan stunting.

Faharuddin menyebut, penyebab stunting di lima provinsi tersebut yaitu kurangnya asupan gizi. Pola hidup dan mindset masyarakat untuk mengutamakan gizi masih harus ditingkatkan agar angka stunting bisa ditekan.

"Makanya ketika intervensi gizi dilakukan, penurunannya cepat. Tapi kalau tidak disertai mindset, maka akan cepat naik lagi stuntingnya," jelasnya.

Dia menambahkan, untuk tujuh provinsi lain menghadapi masalah stunting yang lebih kompleks. Masalah stunting tidak hanya membutuhkan asupan gizi dan pola hidup, tapi juga pengentasan kemiskinan dan butuh intervensi spesifik seperti pembangunan infrastruktur sanitasi, air bersih, dan lain sebagainya.

Faharuddin menjelaskan, pihaknya terus mendorong sosialisasi serta bantuan kepada daerah-daerah prioritas tersebut. Salah satunya dengan diseminasi praktik baik di wilayah 12 provinsi prioritas tersebut.

Kampung KB

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, seiring dengan adanya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, program Keluarga Berencana ditingkatkan menjadi program Keluarga Berencana. Inpres tersebut juga mendorong 13 kementerian dan lembaga bergotong royong untuk menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui Kampung Berkualitas.

"Jadi amanah Presiden, leading sector-nya BKKBN dengan target stunting 14 persen. Kaitannya, kalau keluarga berkualitas Indonesia, maka punya SDM unggul berdaya saing," katanya. Dia mengungkapkan, jumlah Kampung KB sudah meningkat yaitu hampir separuh keluarahan/desa jadi Kampung KB. Menurutnya, Kampung KB mendorong penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem pada unit terkecil di pemerintahan yaitu kelurahan dan desa.


Redaktur : Sriyono
Penulis : Muhamad Ma'rup

Komentar

Komentar
()

Top