Penanganan Masalah Sosial Masih Parsial

JAKARTA - Pola penanganan permasalahan sosial saat ini masih bersifat parsial, fragmentaris, dan berisiko duplikasi. Kondisi ini dinilai memengaruhi penurunan kemiskinan secara signifikan.

"Penanganan masalah sosial dapat menggunakan pendekatan life cycle dan menjadi tanggung jawab bersama lintas sektoral," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, saat menjadi narasumber kegiatan Pembahasan Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Kementerian Sosial yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Harry mengatakan pendekatan siklus hidup (life cycle approach) menekankan pada bagaimana berpikir secara terintegrasi dan fungsional sehingga tidak ada ruang lagi yang sifatnya egosentris. Dengana demikian, penanganan fakir miskin ke depannya merupakan akumulasi dari empat pilar fungsi di Kementerian Sosial, yakni perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan jaminan sosial.

Ia menambahkan, melalui single regrister system dalam targeting dan life cicle framework, penerima bantuan akan menerima manfaat lengkap berdasarkan kelompok usia dari mulai ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, penduduk usia dewasa sampai dengan usia lanjut untuk memperoleh intervensi kemiskinan secara holistik. "Hal ini juga akan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial nontunai," tandas Harry.

Ia mencontohkan, populasi lansia yang saat ini telah mencapai 8 juta jiwa. "Jika jumlah tersebut di-cover oleh pemerintah maka akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan penanganan lansia tidak cukup jika hanya ditangani oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, tetapi harus ada sinergi antar-Eselon II di Kemensos, misalnya dengan Direktorat Perlindungan Sosial Keluarga melalui program PKH," tambahnya.

Upaya sinergi tersebut harus terus dibangun sehingga setiap unit tidak berjalan sendiri-sendiri dengan programnya masing-masing.

Komplementaritas PKH dengan berbagai program bantuan sosial lainnya juga perlu dibangun. Bantuan sosial non-tunai bukan hanya sebatas berbicara tentang sistem penyaluran, tetapi menjadi instrumen perubahan sikap perilaku dan mendorong KPM graduasi sejahtera mandiri.

Terkait dengan sumber daya manusia (SDM) pendamping, kata Harry, saat ini setiap unit eselon II pada Ditjen Linjamsos memiliki pendamping masing-masing, misalnya PKH dengan pendamping PKH, bencana alam dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan bencana sosial dengan Tenaga Pelopor Perdamaian. "Hal ini sebaiknya dihentikan dan ke depan hanya ada satu pendamping, misalnya disebut sebagai pendamping sosial," ungkapnya.

Rombak Direktorat

Kepala Biro Perencanaan Kemensos, Adhy Karyono, menambahkan, saat ini anggaran untuk pemberdayaan memang masih kecil yaitu sebesar 1 persen yang digunakan untuk program graduasi mandiri PKH. Oleh karena itu menurutnya, Kemensos akan concern pada program pemberdayaan.

Direktorat yang ada saat ini harus dirombak. Nantinya akan ada yang khusus melayani pemberdayaan ekonomi dan ada yang khusus menangani partisipasi sosial. Kemudian, di rehabilitasi sosial hanya kerangka untuk regulasi terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

"Selanjutnya, untuk pemberdayaan fakir miskin, kami keempat Direktorat Jenderal dan Pusdatin telah sepakat bahwa payungnya adalah fakir miskin, baru di bawahnya ada pilar perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial," tandasnya. eko/E-3