Penanganan Kemiskinan Ekstrem Jakarta Dibahas

Dia berharap dengan adanya payung hukum tersebut, pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM Jakarta akan bisa terus meningkat. "Justru kalau perlu kita subsidi terus UMKM melalui peningkatan keterampilan dan alat-alat yang dibutuhkan," ungkapnya.

Terlebih, menurut Suhaimi masih ada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang bisa dioptimalkan selain pajak UMKM. Contohnya, keuntungan pajak layanan jasa (servis) makan minum restoran, penyedia jasa boga atau katering, tenaga listrik, perhotelan, parkir dan kesenian/hiburan.

Selama ini pajak tersebut sepenuhnya masuk ke kas Negara. Maka, diusulkan pembagian keuntungan. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati, menyetujui untuk pengecualian PBJT kepada UMKM dengan omzet kurang dari 500 juta per tahun.