Pemprov Mesti Perbanyak RTH di Setiap Permukiman

JAKARTA - Guna memperbaiki kondisi udara, Pemprov DKI Jakarta diminta membuat atau menambah ruang terbuka hijau (RTH) di setiap permukiman. Sebab, udara Ibu Kota semakin jauh dari baik. Desakan ini datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, Senin (26/6).

"Bangun RTH di setiap kawasan permukiman warga. Hal tersebut harus dilakukan lantaran saat ini jumlah RTH Jakarta di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi," ujarnya. Ruang Terbuka Hijau harus 30 persen. Tapi, faktanya DKI Jakarta tidak lebih dari10 persen. "Ini harus dipulihkan," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Menurut Pantas, Pemprov DKI bisa memanfaatkan aset untuk membangun RTH. Selain itu, DKI juga bisa memanfaatkan kerja sama dengan swasta untuk memanfaatkan lahan menjadi RTH. Tidak hanya membangun, Pemprov DKI juga harus menjaga RTH yang sudah ada agar layak digunakan masyarakat.

Dengan adanya keberadaan RTH tersebut, dia yakin kualitas udara DKI akan meningkat dan warga bisa mendapatkan tempat berinteraksi yang layak. Pemprov DKI Jakarta berencana menambah RTH sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta yang tidak sehat.

"Ya Pemprov Jakarta siap menambah RTH. Kita semua juga menanam pohon," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Pasar Kwitang Dalam, Jakarta Pusat, Kamis (8/6). Selain itu, Heru menyebutkan uji emisi kendaraan juga menjadi upaya konkret Pemprov DKI untuk pengendalian pencemaran udara di Ibu Kota.

Di sisi lain mengurangi emisi itu, misalnya, dengan uji emisi kendaraan. Tentunya peralihan bahan bakar kendaraan alternatif juga diusahakan termasuk juga Transjakarta, untuk menggunakan bus listrik. Heru berharap seluruh masyarakat bisa ikut membantu dalam menurunkan emisi DKI Jakarta.

Upaya perbaikan kualitas udara harus jangka panjang. Tetapi, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun membuat program uji emisi. Semuanya harus sama-sama untuk menurunkan emisi.

Dampak El Nino

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan antisipasi dampak ancaman fenomena El Nino akan dilakukan secara lintas sektoral. "Nanti akan kita bahas khusus di tingkat Kemenko PMK, lintas kementerian, banyak kementerian di luar koordinasi PMK. Akan kita koordinasikan antar-Menko," ujar Muhadjir di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin.

Muhadjir mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi membuat kekeringan di sejumlah daerah. Arahan Presiden tersebut dengan menyiapkan stok penyangga atau kelebihan jumlah bahan baku yang disimpan untuk mencegah kekurangan persediaan.

Kondisi tersebut sudah dilakukan pemerintah tahun ini, saat sejumlah lahan pertanian gagal panen akibat banjir. "Nanti puso akibat kekeringan. Saya juga mohon Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan subsidi kerugian untuk petani," katanya.

Indeks standar pencemaran udara mencapai lebih dari 2.000 psi atau sudah sangat berbahaya. Hutan dan lahan seluas 2,61 juta hektare terbakar dengan kerugian ekonomi mencapai 221 triliun. Aktivitas pendidikan dan penerbangan lumpuh selama 2-3 bulan.