Pemprov Dorong Swasta Kembangkan DP 0 Rupiah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong sektor swasta untuk turut serta menyiapkan hunian murah dengan down payment (DP) 0 rupiah. Dia meyakini, DP 0 rupiah bisa disiapkan secara komersial tanpa merugikan investor dan juga tidak memberatkan warga Jakarta.

"Kenapa saya memikirkan sekali masyarakat yang saat ini kesulitan untuk memiliki rumah. Itu bukan hanya yang di bawah, yang di tengah juga kesulitan memiliki tempat tinggal. Jadi, kalau sektor swasta terlibat secara komersial, mereka melihat itu (DP 0 rupiah) visible. Bagian kita, pemerintah membantu mereka yang posisinya sulit untuk komersial," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11).

Anies mengaku akan mengkaji berbagai masukan terkait program solusi rumah warga (Samawa) yang baru diluncurkannya. Salah satunya, asosiasi pengembang menyebutkan jika program dengan DP 0 rupiah itu tidak sesuai untuk rumah subsidi, namun cocok untuk rumah komersial.

"Coba saya kaji dulu. Kita selalu menyambut baik ada orang yang memikirkan lebih banyak tentang perumahan. Karena kita memang memikirkan warga butuh rumah, baik itu komersial ataupun subsidi itu selalu positif dan ada hal ini, kita bersyukur dan coba kita kaji dan kita cari caranya," katanya.

Anies pun mengaku bersyukur, program DP 0 rupiah itu ditiru pemerintah pusat dalam penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara dan TNI/Polri. Hal ini, lanjutnya, membuktikan bahwa program DP 0 rupiah yang sempatendapat banyak kritik, bisa mungkin dijalankan dengan aman sesuai aturan yang berlaku.

"Dulu kan banyak kritik bahwa ini tidak mungkin ada DP 0, nah ini nyatanya mungkin dan lebih banyak lagi yang merasakan manfaat dari pendekatan ini menurut saya makin baik. Jadi, bahkan diskusi misalnya pendekatannya beda nggak apa-apa, tapi arahnya dan memudahkan warga memudahkan penduduk DKI dan Indonesia untuk punya rumah," jelasnya.

Dia berharap, perhatian kepada warga yang belum memiliki rumah pun menjadi tinggi. Sebab, di Jakarta saja ada 51,7 persen warga yang tidak memiliki rumah sendiri. Salah satu kendalanya, setiap pemohon diberatkan dengan sejumlah uang muka atau down payment (DP) yang harus dibayarkan.

"Salah satu pemberat orang untuk memiliki rumah adalah membayar DP, karena selama mereka bekerja belum tentu sanggup untuk menabung untuk bisa punya DP. Jadi pembebasan DP itu merupakan terobosan yang bisa bermanfaat bagi semua. Kita saksikan dulu motor sulit begitu DP-nya dihilangkan, berbondong-bondong orang punya motor. mobil juga sama," ungkapnya. pin/P-5