Pemprov DKI Perlu Bantu Bayar Ijazah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakartadiminta membantu membayar ijazah para siswa yang ditahan sekolah swasta. "Untuk mengambil ijazah memang ada biayanya. Maka, Pemprov harus membayar kepada sekolah swasta," pinta Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta,Jhonny Simanjuntak, Rabu (4/10).

Jhonny menuturkan Pemprov harus bergerak cepat dengan memanggil seluruh sekolah yang menahan ijazah. Dia menyayangkan keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anakdi sekolah swasta, ternyata setelah lulus, ijazah anaknyaditahan. Ini menghambat orang mencari pekerjaan.

"Untuk anak penjual nasi uduk, anak pengemudiojol atau pegawai rendahan, apalagi korban PHK karena Covid-19, masa negara tidak mau membantu," katanya.

Jhonny menyebutkan sejumlah sekolah yang menahan ijazah, salah satunya berada di Jakarta Utara. Dia mengaku telah menerima laporan ada 165 ijazah yang ditahan.

Padahal, ini sudah menjadi konsekuensi wajib belajar 12 tahun. Dengan begitu, masalah demikian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu masyarakat mengambil ijazah agar bisa untuk mencari pekerjaan. Dia berharap Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, mau menuntaskan persoalan tersebut.
Halaman Selanjutnya....