Pemprov DKI Diminta Perbanyak Bursa Kerja

JAKARTA - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) William Aditya Sarana meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk dapat mengatasi tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memperbanyak bursa kerja (job fair).

"Kami prihatin dengan tingginya angka PHK di ibu kota baru-baru ini. Pemprov DKI Jakarta harus bergerak untuk mengatasi permasalahan ini," kata William di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sebanyak 3.325 pekerja terkena PHK pada Januari 2025.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 2.650 atau 79,70 persen ada di DKI Jakarta dan menjadi kasus PHK paling banyak dari semua daerah.

"Kasus PHK ini terjadi pada masa-masa yang sulit dan sangat disayangkan. Daya beli masyarakat sedang menurun, ditambah PHK yang terjadi secara massal, ini akan menambah tekanan terhadap perekonomian warga Jakarta," ujarnya.

William mengingatkan lagi janji Gubernur DKI Jakarta dengan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno yang akan mengadakan bursa kerja di seantero Jakarta dalam rangka mengatasi masalah pengangguran.

"Pemprov DKI Jakarta harus bertindak, kami ingatkan kembali agar janji gubernur untuk mengadakan job fair di setiap kecamatan, segera direalisasikan," katanya.

Hal itu kata William, harus segera dilakukan untuk mempertemukan pekerja yang terdampak PHK dan menganggur dengan penyedia kerja yang mungkin membutuhkan keahlian mereka.

William juga menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kerja bagi para pekerja yang terkena PHK agar mereka bisa melakukan alih profesi dengan lancar.

"Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengadakan program-program latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar agar para pekerja yang kini menganggur karena di-PHK bisa menyesuaikan diri dengan keperluan industri dan segera mendapatkan pekerjaan baru," katanya menambahkan.