Pemprov Bali Kejar Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Untuk itu, lanjut dia, perlu upaya kolektif menjamin pekerja perikanan termasuk nelayan mendapatkan hak dan memastikan tidak ada pelanggaran misalnya kerja paksa atau perdagangan manusia.

"Pasar internasional sekarang juga lebih banyak memperhatikan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan dalam industri perikanan," katanya.

Rencananya, akan dibuat Rencana Aksi Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Provinsi Bali 2023-2026 yang salah satu tujuan pertama adalah membentuk forum daerah lintas sektor untuk menjamin perlindungan nelayan dan pekerja sektor perikanan.

Sektor tersebut tak hanya dari pemerintah, tapi juga pelaku usaha, akademisi/perguruan tinggi, pekerja, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat hingga media massa di Bali.

Nantinya, forum daerah itu akan dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Bali yang saat ini terus digodok.