Pemkab Kukar Buat Kebijakan Dukung IKN

Kebijakan lainnya adalah melakukan kerja sama antardaerah, menyusun perencanaan bersama dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur, karena ada hal-hal yang menjadi kewenangan provinsi mengingat penanganannya melibatkan lintas kabupaten.

"Pada penggunaan lahan untuk distribusi pemukiman, dimanfaatkan untuk menjaga kemungkinan kepadatan penduduk, zonasi area, dan variasi pola desa-kota, guna mengantisipasi perpindahan penduduk," katanya.

Pihaknya pun aktif melakukan kerja sama antardaerah guna mewujudkan pusat ketahanan pangan, karena kondisi Kukar saat ini merupakan lumbung pangan di Provinsi Kaltim. "Dalam hal ini, kebijakan yang diterapkan adalah meningkatkan produktivitas, perluasan kawasan pertanian dan perikanan budi daya yang terintegrasi, skema kolaboratif antara pemerintah dan dunia usaha," ujar Sunggono.

Hal tak kalah penting adalah pengembangan SDM, salah satunya telah diperkuat perencanaan pembangunan pusat-pusat pelatihan tenaga kerja sesuai dengan potensi lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

"Wilayah sekitar IKN merupakan daerah mitra, sehingga proses pembangunan di IKN harus diikuti dengan pembangunan wilayah penyangga maupun di sekitar IKN," kata Sunggono.
Halaman Selanjutnya....