Pemilu Digital Hemat Energi

JAKARTA - Indonesia diusulkan mulai merintis pemilu berbasis digital untuk mengurangi pembuangan energi para penyelenggara. Usul ini disampaikan pengamat politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH),Bismar Arianto, di Tanjungpinang, Rabu (13/10).

"Pemilu 2024 berbasis digital bisa mengurangi energi penyelenggara pesta demokrasi tersebut," katanya. Proses pemilu yang diselenggarakan secara digital atau elektronik sebaiknya diterapkan dengan sistem yang kuat dan terintegrasi. Ini penting agar menghasilkan pemilu berkualitas, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH ini menambahkan,
e-Voting dalam pemilu bukan sesuatu yang tabu diselenggarakan di Indonesia. Hal ini mengingat banyak negara sudah menyelenggarakan dan sukses. Apalagi hampir dua tahun belakangan, sejak pandemi Covid-19, masyarakat semakin dekat dengan teknologi informasi.

Sistem digitalisasi mempermudah warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi, tanpa melakukan transaksi secara manual. Karena itu, menurut dia, rakyat sudah terbiasa dan melek kemajuan teknologi informasi (TI). Nah, TI juga dapat dimanfaatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kapasitas pesta demokrasi melalui digitalisasi.

Digitalisasi pemilu bukan ide baru, meski belum pernah dilaksanakan. Mungkin karena berbagai pertimbangan. Tetapi sekarang perlu dilaksanakan dengan pertimbangan seperti protokol kesehatan, akurasi perolehan suara, antisipasi kelelahan penyelenggara Pemilu Serentak 2024. "Tentu juga mengurangi biaya pemilu," ujarnya.

Bismar mengemukakan, digitalisasi pemilu merupakan pilihan bagi negara yang ingin pelaksanaan pemilu, tapi tidak mau menguras energi, dengan hasil maksimal. Sistem ini hanya perlu dibangun dengan kuat dan mudah digunakan masyarakat. "Tentu para pakar IT mampu membangun sistem tersebut agar tidak diretas pihak mana pun," tandasnya.

Tak Serentak

Lebih jauh diungkapkan, kalau pemerintah tetap ingin melaksanakan pemilu manual, boleh saja. Namun sebaiknya tidak diselenggarakan secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Pemilu legislatif semestinya dilaksanakan lebih dulu, sehingga menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemilu eksekutif tingkat pusat dan daerah.

"Syarat mengusung pasangan calon dalam pilkada kan berdasarkan jumlah kursi atau jumlah suara yang diperoleh pada pemilu legislatif. Jadi, yang relevan digunakan itu, bukan hasil pemilu 5 tahun sebelumnya, karena sudah kedaluwarsa," kata Bismar.

Pada Pemilu Serentak 2019, hasil pemilu 5 tahun sebelumnya dijadikan tolok ukur, apakah koalisi partai pengusung kandidat tertentu pada pemilu eksekutif memenuhi syarat atau tidak. Jika, pada Pemilu 2014 tidak memenuhi perolehan suara 20 persen atau kursi di legislatif 25 persen, maka tidak dapat mengusung kandidat pilkada. "Tentu itu tidak relevan dengan kondisi sekarang," ujarnya.

Ia menuturkan pemisahan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif tahun 2024 juga untuk mengurangi energi penyelenggara pemilu, jangan sampai banyak penyelenggara pemilu ad hocsakit dan meninggal dunia karena kelelahan seperti peristiwa tahun 2019 terulang lagi.

"Memang membutuhkan anggaran yang besar bila pemilu dilaksanakan secara terpisah, tetapi keselamatan penyelenggara pemilu juga perlu diperhatikan," katanya pula.