Pemilu Digital Hemat Energi

Bismar mengemukakan, digitalisasi pemilu merupakan pilihan bagi negara yang ingin pelaksanaan pemilu, tapi tidak mau menguras energi, dengan hasil maksimal. Sistem ini hanya perlu dibangun dengan kuat dan mudah digunakan masyarakat. "Tentu para pakar IT mampu membangun sistem tersebut agar tidak diretas pihak mana pun," tandasnya.

Tak Serentak

Lebih jauh diungkapkan, kalau pemerintah tetap ingin melaksanakan pemilu manual, boleh saja. Namun sebaiknya tidak diselenggarakan secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Pemilu legislatif semestinya dilaksanakan lebih dulu, sehingga menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemilu eksekutif tingkat pusat dan daerah.

"Syarat mengusung pasangan calon dalam pilkada kan berdasarkan jumlah kursi atau jumlah suara yang diperoleh pada pemilu legislatif. Jadi, yang relevan digunakan itu, bukan hasil pemilu 5 tahun sebelumnya, karena sudah kedaluwarsa," kata Bismar.

Pada Pemilu Serentak 2019, hasil pemilu 5 tahun sebelumnya dijadikan tolok ukur, apakah koalisi partai pengusung kandidat tertentu pada pemilu eksekutif memenuhi syarat atau tidak. Jika, pada Pemilu 2014 tidak memenuhi perolehan suara 20 persen atau kursi di legislatif 25 persen, maka tidak dapat mengusung kandidat pilkada. "Tentu itu tidak relevan dengan kondisi sekarang," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....